Kuasa dan Relokasi: Studi Kasus terhadap Proses Relokasi Pedagang Kaki Lima Malioboro dalam Perspektif Tiga Dimensi Kekuasaan

ZEPHANYA YEHUDA LEUNISSEN, Prof. Dr. Haryanto, M.A.

2024 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Penelitian ini mengkaji mengenai proses relokasi PKL Malioboro dan kuasa yang melekat dalam dinamikanya. Urgensi atas diberlakukannya kebijakan relokasi PKL terjadi akibat beberapa kepentingan yang datang dari aktor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dimana kepentingan-kepentingan tersebut dimanifestasikan melalui instrumen kebijakan relokasi PKL Malioboro itu sendiri sebagai bentuk exercise of power. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yakni data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam dengan 20 informan dan juga observasi secara langsung terhadap kondisi existing PKL di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2, kemudian data sekunder penelitian ini didapatkan melalui studi terhadap buku, jurnal, laporan, artikel, dan penelitian terdahulu terkait dengan relokasi PKL Malioboro. Dengan berfokus kepada teori tiga dimensi kekuasaan yang dikemukakan oleh Steven Lukes (2005), penelitian ini telah menemukan relevansi ketiga dimensi kekuasaan yang melekat di dalam proses implementasi kebijakan relokasi PKL Malioboro. Dimensi pertama menekankan kuasa atas decision making power yang digambarkan sebagai kuasa atas kebijakan yang diambil dari aktor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk merelokasi PKL secara direct untuk menggapai kepentingannya, dimensi kedua menekankan kuasa atas non decision making power yang digambarkan dari dua sudut pandang yakni bagaimana kemudian aktor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memblok agenda PKL untuk melakukan perlawanan secara hukum dengan mencabut legal standing-nya dan di sisi yang lain aktor PKL menaikkan agenda ke permukaan bahwa aktor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah bertindak menyudutkan dan membuat aktor PKL tidak nyaman akan adanya kebijakan relokasi dengan upaya-upaya perlawanan yang dilakukan, dimensi ketiga menekankan kuasa atas ideological power dimana digambarkan sebagai pengaruh kuasa laten yang datang dari Sumbu Filosofi Yogyakarta dan image Sri Sultan Hamengkubuwono X yang berhasil mempengaruhi common sense dari aktor PKL secara laten  serta di sisi lain terdapat pengaruh dari media massa lokal yang secara laten bekerja sebagai pengendalian pikiran melalui pengendalian informasi. Identifikasi ketiga dimensi kekuasaan tersebut merupakan identifikasi konseptual atas terlaksananya kebijakan relokasi PKL Malioboro yang dikategorisasikan sebagai kebijakan yang berhasil walau dengan upaya perlawanan-perlawanan yang mengiringinya, hal tersebut telah menunjukkan kapasitas power aktor Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tampak lebih besar dan berhasil mempengaruhi aktor PKL Malioboro. 

This study examines the relocation process of Malioboro street vendors and the concept of power that inherent in its dynamics. The urgency of the enactment of the street vendors relocation policy occured due to several interests coming from the Yogyakarta Special Regional Government actor where the interests were manifested through the Malioboro street vendors relocation policy as an instrument as a form of exercising of power. This study uses qualitative research methods with a case study approach. The data in this study are divided into two types namely primary data obtained through in-depth interviews with 20 informants and also directly observations of existing street vendors conditions at the Malioboro Terrace 1 and Malioboro Terrace 2, then the secondary data of this study was obtained through studies of books, journals, previous reports, articles and research related to the relocation of Malioboro street vendors. By focusing on the three dimensions of power theory by Steven Lukes (2005), this study has found the relevance of the three dimensions of power inherent in the process of implementing the Malioboro street vendors relocation policy. The first dimension emphasizes the power of power over the decision making power described as the power of the policy taken from the Yogyakarta Special Regional Government actor to relocate the street vendors to reach their interests directly, the second dimension emphasizes the power of the non decision making power depicted from the two perspectives namely how the actor Yogyakarta Special Regional Government blocks the street vendors agenda to put up a legally resistance by revoking its legal standing and on the other hand street vendors actor raises the agenda to the surface that the Yogyakarta Special Regional Government have acted make Malioboro street vendors actor uncomfortable about the relocation policy with the effort of resistance carried out, the third dimension emphasizes the power of ideological power which is described as the influence of latent power that comes from the Yogyakarta Philosophy Axis and Sri Sultan Hamengkubuwono X's image that succeeded in influencing the common sense of street vendors actor latently and on the other hand there is an influence of local mass media which latently works to control minds through information control. The identification of the three dimensions of power is a conceptual identification of the accomplishment of the Malioboro street vendors relocation policy which is categorized as a successful attempt of policy even with the efforts that accompany it, it has shown the bigger capacity of the power of the Yogyakarta Special Region Government actor over Malioboro street vendors actor. 

Kata Kunci : relokasi, kuasa, tiga dimensi kekuasaan, pedagang kaki lima malioboro, pemerintah daerah istimewa yogyakarta