PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA (STUDI PUTUSAN NOMOR 06/Pdt.Plw/2012/PN.Blg)

Andi Eli Budiman Logo, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2025 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan terhadap gugatan perlawanan pihak ketiga dalam ruang lingkup pengadilan Tingkat pertama, dimana majelis hakim mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga dan membatalkan akta pembebanan Hak Tanggungan sehingga, pemegang Hak Tanggungan tidak dapat melakukan penjualan terhadap objek sengketa dan mendapatkan pelunasan terhadap utang dari debitur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan ditunjang wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua), pertama data primer dengan wawancara kepada narasumber yang berasal dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Kedua data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan sifat penelitian dijelaskan secara deskriptif. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan pelindungan hukum bagi pemegang Hak Tanggungan terhadap perlawanan pihak ketiga dalam hal ini, putusan majelis hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga. Pelindungan yang didapat oleh pemegang Hak Tanggungan, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 6 yang intinya, pemegang Hak Tanggungan pertama dapat melakukan penjualan terhadap objek jaminan, melalui pelelangan dan mengambil hasil dari penjualan tersebut guna mendapatkan pelunasan terhadap hutang dari debitur. Dikarenakan perjanjian Hak Tanggungan bukanlah merupakan perjanjian pokok melainkan perjanjian yang sifatnya hanya pelengkap terhadap suatu piutang tertentu, tidaklah menghapuskan perjanjian pokok dan utang dari debitur. Kepastian hukum bagi pemegang Hak Tanggungan, mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan hutangnya dari para kreditur lainnya (droit de preferent) serta dapat melakukan gugatan wanprestasi kepada debitur dengan dasar perjanjian pokok antara debitur dengan kreditur

This research aims to determine and analyze the legal protection for Mortgage Rights holders against third party opposition lawsuits within the scope of the first level court, where the panel of judges grants the third party's opposition lawsuit and cancels the deed of encumbrance of the Mortgage Rights so that the Mortgage Rights holder cannot sell the object. disputes and obtain repayment of debts from debtors. This research uses a normative type of research supported by interviews. There are 2 (two) data used in this research, the first is primary data with interviews with resource persons from academics at the Faculty of Law, Gadjah Mada University. Both secondary data use primary, secondary and tertiary legal materials with the nature of the research explained descriptively. The results of this research explain the legal protection for Mortgage Rights holders against third party resistance, in this case, the decision of the panel of judges granted the third party's resistance. The protection obtained by Mortgage Rights holders, with Law Number 4 of 1996 Article 6, which essentially states that the first Mortgage Rights holder can sell the collateral object through an auction and take the proceeds from the sale to obtain repayment of the debt from the debtor. Because the Mortgage Agreement is not a main agreement but rather an agreement that is only complementary to a particular receivable, it does not eliminate the main agreement and the debt of the debtor. Legal certainty for Mortgage Rights holders, they have the right to take precedence in repayment of their debts from other creditors (droit de preferent) and can file a lawsuit for default against the debtor on the basis of the principal agreement between the debtor and the creditor.

Kata Kunci : Pelindangan Hukum, Pemegang Hak Tanggungan, Perlawanan Pihak Ketiga