Navigating the Complexities of Indonesia's International Cooperation in Piracy: Diplomatic and Legal Challenges

Adinda Salma Zaina, Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Perompakan, kejahatan yang disebut hostis humani generis, terus mengancam keamanan maritim di seluruh dunia termasuk perairan nusantara Indonesia yang luas. Penelitian ini mengkaji tantangan kompleks dalam kerangka hukum dan diplomasi Indonesia dalam memerangi perompakan, di mana keterlibatan yang hati-hati dalam perjanjian multilateral menghambat penegakan hukum yang efektif dan efek pencegahan untuk menekan perompakan. Dengan menggunakan pendekatan hukum kualitatif dan normatif, penelitian ini mengeksplorasi ketergantungan Indonesia pada inisiatif bilateral dan trilateral, seperti Malacca Strait Patrols (MSP) dan Trilateral Cooperative Agreement (TCA), sambil menghindari kerangka kerja kolaboratif yang lebih luas seperti ReCAAP. Dalam upaya menyeimbangkan prinsip non-intervensi dengan kebutuhan mendesak untuk memperkuat kerja sama, Indonesia menghadapi peluang penting untuk mendefinisikan kembali perannya sebagai kekuatan maritim. Studi ini tidak hanya mengidentifikasi kekurangan dalam aktivitas hukum dan diplomasi Indonesia, tetapi juga mengajukan reformasi yang dapat diterapkan untuk menyelaraskan partisipasinya dalam kerangka regulasi internasional, guna memastikan pendekatan yang kokoh dan terpadu dalam penanggulangan perompakan di Asia Tenggara dan kawasan lainnya. Melalui upaya diplomasi yang diperbarui, Indonesia dapat menegakkan lebih tinggi kedaulatan maritimnya dan memimpin upaya regional dalam melawan perompakan di dunia yang semakin berkembang. 

Piracy, a crime dubbed hostis humani generis, continues to threaten maritime security worldwide, and Indonesia's vast archipelagic waters are indeed no exception. This research delves into the intricate challenges of Indonesia's legal and diplomatic frameworks in combating piracy, where cautious engagement in multilateral agreements hinder effective prosecution and deterrence effects to piracy suppression. By employing a qualitative and normative legal approach, the study explores Indonesia’s reliance on bilateral and trilateral initiatives, such as the Malacca Strait Patrols and Trilateral Cooperative Agreement, while abstaining from broader, collaborative frameworks like ReCAAP. Balancing its principles of non-intervention with the pressing need for enhanced cooperation, Indonesia faces a pivotal opportunity to redefine its role as a maritime powerhouse. This study not only identifies the gaps in Indonesia’s diplomatic activities but also proposes actionable reforms to align its participation within the international regulatory framework, ensuring a robust and unified approach to piracy suppression in Southeast Asia and beyond. Through legal innovation and renewed diplomatic efforts, Indonesia can reclaim its maritime sovereignty and lead regional efforts against piracy in an ever-globalized world. 

Kata Kunci : Piracy, Maritime Security, International Cooperation, Diplomacy, Indonesia