Delimitasi Laut Teritorial Indonesia-Malaysia-Singapura di Selat Singapura Mempertimbangkan Titik Pangkal Malaysia 2022 dan Keputusan International Court of Justice (ICJ) Terkait Sengketa Pedra Branca

RAHARDIANI RETNANINGTYAS, I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D.

2025 | Skripsi | TEKNIK GEODESI

Selat Singapura merupakan sebuah kawasan perairan di sebelah Utara Pulau Bintan dan dikelilingi oleh tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Sementara itu, dengan lebar perairan yang tidak lebih dari 24 mil laut mengakibatkan adanya tumpang tindih laut teritorial. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika terdapat tiga fitur maritim, yaitu Pedra Branca, Middle Rocks, dan South Ledge yang terletak di tengah–tengah Selat Singapura. Malaysia dan Singapura bersengketa mengenai kepemilikan ketiga fitur maritim tersebut. International Court Justic (ICJ) memutuskan bahwa kepemilikan akan Pedra Branca jatuh kepada Singapura, Middle Rocks kepada Malaysia, dan South Ledge akan diberikan kepada negara yang memiliki laut teritorial dimana South Ledge tersebut berada. Namun, Pada tahun 2022, Malaysia mendeklarasikan daftar titik pangkal baru yang mengikutsertakan South Ledge dan Middle Rocks yang tidak selaras dengan hasil keputusan ICJ mengakibatkan adanya kontroversi. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat opsi delimitasi batas maritim di wilayah Selat Singapura Penelitian ini secara khusus menganalisis pengaruh dari variasi penggunaan garis pangkal oleh Malaysia, status akan kepemilikan fitur maritim South Ledge, serta besar pembobotan yang diberikan kepada fitur maritim yang terletak di perairan Selat Singapura. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi kelayakan garis pangkal Malaysia sesuai ketentuan UNCLOS 1982, klaim sepihak laut teritorial Indonesia, serta melakukan uji disproporsionalitas terhadap opsi delimitasi yang dibuat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan berbasis geospasial yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan penggunaan perangkat lunak yang berorientasikan pada sistem informasi geografis (SIG) selama pengolahan data. Kelayakan garis pangkal Malaysia tahun 2022 dievaluai berdasarkan Pasal 7 UNCLOS 1982 dan opsi delimitasi dibuat dengan metode buffer dan median-line yang diperoleh dari pengaplikasian thiessen polygon. Penelitian ini menganalisis pengaruh dari penggunaan garis pangkal, status kepemillikan South Ledge, dan besar pembobotan yang diberikan pada fitur maritim dengan membandingkan luas laut teritorial yang diperoleh. Selain itu, uji disproporsionalitas juga dilakukan untuk mengetahui aspek keadilan dari garis batas maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan garis pangkal tahun 2022 oleh Malaysia tidak memenuhi kriteria yang tercantum dalam UNCLOS. Hasil penelitian juga mencakup visualisasi opsi delimitasi yang memperoleh luas terbesar dan terkecil yaitu 892,32 km2 dan 587,441 km2, klaim sepihak Indonesia terhadap laut teritorial sebesar 857,282 km2 dengan overlap terbesar seluas 266,098 km2 terhadap opsi delimitasi yang dibuat dalam penelitian ini. Hasil uji disproporsionalitas terhadap opsi delimitasi dalam penelitian menunjukkan rasio relevant coast 1:1,220 untuk penggunaan garis pangkal normal Malaysia, 1:1,192 untuk penggunaan garis pangkal lurus Malaysia tahun 2022, dan rasio 1,003:1 untuk penggunaan alternatif garis pangkal oleh Malaysia. Sementara itu, relevant area memiliki rentang rasio Indonesia : Malaysia dari 1:1,212 hingga 1,232:1.

The Singapore Strait is a water area to the north of Bintan Island and is surrounded by three countries, namely Indonesia, Malaysia and Singapore. Meanwhile, the width of The Singapore Strait is no more than 24 nautical miles resulting in overlapping of the territorial sea. The problem becomes even more complicated when there are three maritime features, Pedra Branca, Middle Rocks, and South Ledge which are located in the middle of the Singapore Strait. The International Court of Justice (ICJ) decided that the sovereignty of Pedra Branca given to Singapore, Middle Rocks to Malaysia, and South Ledge would be given to the country that owns the territorial sea where the South Ledge is located. However, in 2022, Malaysia declared a new list of starting points that included South Ledge and Middle Rocks which was not in line with the results of the ICJ decision resulting in controversy. Therefore, this research aims to create options for delimiting maritime boundaries in the Singapore Strait region. This research specifically analyzes the influence of variations in the use of baselines by Malaysia, the status of the South Ledge as well as the amount of weighting given to each maritime feature. Apart from that, this research also evaluates the feasibility of Malaysia's baseline by the provisions of UNCLOS 1982, unilateral claims to the Indonesian territorial sea, and carries out disproportionality tests on the delimitation options made. The research was conducted using a geospatial-based approach combined with a normative juridical approach by utilizing geographic information systems (GIS) software during data processing. The feasibility of Malaysia's 2022 baseline was evaluated based on Article 7 of UNCLOS 1982 and delimitation options were created using the buffer and median-line methods obtained from the application of Thiessen polygons. This research analyzes the influence of the use of baselines, the status of the South Ledge, and the amount of weighting given to maritime features by comparing the area of the Territorial Sea obtained. Apart from that, a disproportionality test was also conducted to find out whether the maritime boundaries created meet fair requirements. The research results show that Malaysia's use of the 2022 baseline does not meet the criteria stated in UNCLOS. The research results also include visualization of the delimitation options which obtain the largest and smallest areas, namely 892,32 km2 and 587,441 km2, Indonesia's unilateral claim to the territorial sea is 857,282 km2 with the largest overlap of 266,098 km2 with the delimitation options made in this research. The results of the disproportionality test for the delimitation options in the research show a relevant coast ratio of 1:1,220 for Malaysia's use of the normal baseline, 1:1,192 for Malaysia's use of the straight baseline in 2022, and a ratio of 1,003:1 for Malaysia's use of the alternative baseline. Meanwhile, the relevant area has a ratio range of Indonesia: Malaysia from 1:1,212 to 1,232:1.

Kata Kunci : UNCLOS 1982, Laut Teritorial, Delimitasi, Uji Disproporsionalitas, Klaim Unilateral, Median line