Analisis Yuridis Ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dalam Kebijakan Mereduksi Emisi Metana pada Industri Batu Bara

Lintang Atha Zahfirah Pramana, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

    Penulisan hukum ini membahas mengenai analisis yuridis ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih hasil dari perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara penghasil emisi metana terbesar di dunia pada tahun 2022. Dalam hal ini, tambang batu bara menjadi salah satu sumber emisi metana paling besar. Produksi batu bara diperkirakan terus meningkat pada kisaran 710-730 juta ton per tahun. Padahal, emisi metana berpengaruh 30% terhadap kenaikan suhu global. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih dan menganalisis pro dan kontra ratifikasi perjanjian tersebut dalam mereduksi emisi metana pada industri batu bara. 

    Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan internasional serta bahan hukum sekunder berkaitan dengan teori hukum ratifikasi perjanjian internasional. Penulis mengumpulkan data dengan melakukan studi dokumen dan studi pustaka. Penulis menganalisis data dengan teknik deskriptif kualitatif sehingga diperoleh hasil yang dapat menjawab permasalahan yang dibahas. 

    Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan bahwa proses ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih memenuhi ketentuan ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk Peraturan Presiden. Selain itu, terdapat sudut pandang pro terhadap pelaksanaan Perjanjian Ekonomi Bersih, salah satunya adalah skema pendanaan dalam Clean Economy Investor Forum (CEIF) dalam bentuk IPEF Catalytic Capital Fund. Sementara itu, pandangan kontra terhadap ratifikasi Perjanjian Ekonomi Bersih disebabkan Indonesia memiliki pertanggungjawaban yang besar dengan kondisi faktual infrastruktur dan teknologi yang belum memadai. 

    This legal writing discusses the juridical analysis of the ratification of the Clean Economy Agreement resulting from the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) negotiations. Indonesia is the sixth largest methane emitter in the world by 2022. In this case, coal mining is one of the largest sources of methane emissions. Coal production is expected to continue to increase in the range of 710-730 million tonnes per year. In fact, methane emissions have a 30?fect on global temperature rise. This legal writing aims to find out the ratification process of the Clean Economy Agreement and analyse the pros and cons of ratifying the agreement in reducing methane emissions in the coal industry. 

    This legal writing uses a normative juridical approach by examining primary legal materials in the form of national and international laws and regulations and secondary legal materials related to the legal theory of ratification of international treaties. The author collects data by conducting documen studies and literature studies. The author analyses the data with qualitative descriptive techniques so as to obtain results that can answer the problems discussed. 

    The results of this legal writing show that the ratification process of the Clean Economy Agreement fulfils the provisions of ratifying international agreements in the form of Presidential Regulations. In addition, there are pro viewpoints towards the implementation of the Clean Economy Agreement, one of which is the funding scheme in the Clean Economy Investor Forum (CEIF) in the form of the IPEF Catalytic Capital Fund. Meanwhile, the opposing view towards the ratification of the Clean Economy Agreement is due to Indonesia having a large responsibility with the factual condition of inadequate infrastructure and technology. 

Kata Kunci : Perjanjian Ekonomi Bersih, Emisi Metana, Proses Ratifikasi