Krisis Air dan Masalah Pengelolaan Air (Studi Kasus Krisis Air Bersih di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi)

Gerry Tri Pamungkas, Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.P.A.

2024 | Skripsi | ILMU PEMERINTAHAN

Peningkatan jumlah penduduk di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi sejalan dengan meningkatnya kebutuhan akan air bersih. Pemanfaatan air tanah sebagai sumber air utama masyarakat yang tidak seimbang dengan jumlah cadangan air tanah, tanpa disadari berdampak pada terjadinya kondisi krisis air, yang umum terjadi pada musim kemarau. Kasus krisis air bersih yang selalu berulang setiap tahunnya, semakin diperparah dengan absennya penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan. Hal ini mengindikasikan tidak adanya upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara jangka panjang. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keterkaitan tata kelola air terhadap krisis air bersih di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini menggunakan kerangka analisis Collaborative Water Governance yang melihat bahwa pengelolaan sumber daya air yang sangat kompleks dan menyangkut kepentingan banyak pihak memerlukan model pengelolaan yang efektif dan bersifat kolaboratif. Collaborative Water Governance menekankan pada dua aspek, yakni: tingkat partisipasi aktor non-pemerintah dan tingkat pendelegasian wewenang dalam proses pengambilan keputusan. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.  

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola air di Kabupaten Bekasi termasuk dalam pendekatan Traditional Governance, yang ditandai dengan, 1.) Kekosongan strategi dan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air secara utuh; 2.) Tingkat partisipasi aktor non-pemerintah yang rendah; 3) Proses pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh aktor pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung tata kelola air memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat dengan kasus krisis air yang selalu berulang tiap tahunnya. Diperlukan adanya komitmen yang jelas dalam meningkatkan pengelolaan dan penyediaan air bersih kepada masyarakat, melalui penyusunan kebijakan yang komprehensif serta menjamin keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapannya.

The increase in population in Sukaringin Village, Sukawangi Subdistrict, Bekasi Regency aligns with the growing demand for clean water. The use of groundwater as the community's primary water source, which is not balanced with the availability of groundwater reserves, has unintentionally led to a water crisis that commonly occurs during the dry season. The water crisis that recurs every year is worsened by the lack of clean water supply through a pipeline network. This indicates the absence of efforts to address the issue in the long term. Based on that, this study aims to examine the relationship between water governance issues and the clean water crisis in Sukaringin Village, Sukawangi Subdistrict, Bekasi Regency.

This study uses the Collaborative Water Governance analytical framework, which views the management of water resources as highly complex and involving the interests of multiple stakeholders, thus requiring an effective and collaborative management model. Collaborative Water Governance emphasizes two aspects: the level of participation of non-governmental actors and the degree of authority delegation in the decision-making process. This research employs a qualitative method and uses a case study approach. Data collection was carried out through in-depth interviews, observations, literature studies, and documentation.

The findings of this study indicate that water governance in Bekasi Regency follows a Traditional Governance approach, characterized by, 1.) Lack of comprehensive strategies and policies regulating water resource management; 2.) Low participation of non-governmental actors; 3.) Decision-making processes are dominated by government actors. The results show that, indirectly, the governance crisis has a cause-and-effect relationship with water crisis cases that always recur every year. A clear commitment is required to improve water management and clean water provision for the community by developing comprehensive policies and ensuring the involvement of all stakeholders at every stage of the process.

Kata Kunci : Collaborative Water Governance, Tata Kelola Air, Krisis Air, Kabupaten Bekasi