Analisis Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Indonesia (Studi Kasus Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA))

Arum Sekar Pertiwi, Dr Nurhadi Susanto, SH., M.Hum

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Perempuan disabilitas merupakan salah satu kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual. Penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan disabilitas juga membutuhkan perhatian khusus karena terdapat kebutuhan khusus terkait kondisi disabilitas mereka yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan perempuan disabilitas korban kekerasan seksual yang dapat memenuhi kebutuhan korban, termasuk kebutuhan khusus sesuai kondisi disabilitas korban. Di Indonesia, SAPDA menjadi salah satu NGO yang mendorong kebijakan tersebut melalui berbagai upaya advokasi kebijakan.

Penelitian ini menganalisis proses advokasi kebijakan perlindungan perempuan disabilitas korban kekerasan seksual yang dijalankan oleh SAPDA dengan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan studi kasus. Kerangka advokasi kebijakan yang dikembangkan Gen dan Wright digunakan untuk menganalisis aktivitas advokasi kebijakan yang diterapkan SAPDA serta input advokasi kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas advokasi. Hasil wawancara dan analisis dari dokumen pendukung lainnya menunjukkan bahwa proses advokasi kebijakan yang dijalankan SAPDA didukung oleh lima tipe input, yaitu (1) sense of agency dalam proses politik, (2) SDM dan hubungan antar SDM, (3) pengetahuan dan keterampilan advokasi, (4) sumber daya keuangan, serta (5) bukti pendukung. Seluruh input tersebut mendukung seluruh aktivitas advokasi kebijakan SAPDA yang terdiri atas aktivitas (1) menarik minat pembuat keputusan, (2) membangun jejaring dan koalisi untuk membangun kolaborasi dalam advokasi kebijakan, (3) melibatkan dan menggerakkan masyarakat dalam proses advokasi kebijakan, (4) kampanye untuk menyebarkan agenda dan informasi advokasi kebijakan kepada publik, serta (5) monitoring kebijakan. Terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi SAPDA dalam advokasi kebijakan tersebut, tetapi advokasi SAPDA tetap dapat menghasilkan dampak yang positif, baik terhadap kebijakan perlindungan perempuan disabilitas korban kekerasan seksual maupun gerakan advokasi kebijakan terkait isu kekerasan seksual di Indonesia. 

Women with disabilities are among the groups that are vulnerable to sexual violence. Handling cases of sexual violence against women with disabilities also requires special attention because there are specific needs related to their disabilities that must be fulfilled. Therefore, there is a need for a policy to protect women with disabilities who are victims of sexual violence that can accommodate the needs of victims, including specific needs depending on the condition of the victim's disability. In Indonesia, SAPDA is one of the NGOs that has been pushing for this policy through various policy advocacy efforts. 

This study analyzes the policy advocacy process for the protection of women with disabilities as victims of sexual violence carried out by SAPDA using a descriptive qualitative method and a case study approach. The policy advocacy framework developed by Gen and Wright is used to analyze the policy advocacy activities implemented by SAPDA as well as the policy advocacy inputs needed to support advocacy activities. The results of interviews and analysis of other supporting documents show that SAPDA's policy advocacy process was supported by five types of inputs, namely (1) a sense of agency in the political process, (2) human resources and relationships between human resources, (3) advocacy knowledge and skills, (4) financial resources, and (5) supporting evidence. All of these inputs supported all of SAPDA's policy advocacy activities which consist of (1) engaging decision makers, (2) building networks and coalitions to build collaboration in policy advocacy, (3) engaging and mobilizing the public in the policy advocacy process, (4) campaigns to disseminate policy advocacy agendas and information to the public, and (5) policy monitoring. There were various challenges and obstacles faced by SAPDA in policy advocacy, but SAPDA's advocacy still had positive impacts, both on policies to protect women with disabilities victims of sexual violence and policy advocacy movements related to the issue of sexual violence in Indonesia. 

Kata Kunci : Advokasi Kebijakan, NGO, Kekerasan Seksual, Perempuan Disabilitas