Pemikiran Pemerintah Kolonial Belanda tentang Sekolah Teknik, 1901-1942

NONA NURILLAH PUTU SANJAYA, Prof. Dr. Agus Suwignyo, M.A.

2025 | Skripsi | ILMU SEJARAH

Penelitian ini menemukan bahwa pendirian sekolah menengah teknik semakin bertambah demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh Pemerintah Belanda atau pihak swasta dari sektor industri. Penyelenggaraan sekolah menengah teknik didominasi oleh pemerintah dengan menerapkan kebijakan serta peraturan yang menjadi pemikiran dari Pemerintah Belanda. Berbagai urusan terkait sekolah menengah teknik negeri pun perlu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Belanda setelah melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan bidang keteknikan. Bukti dari pemikiran pemerintah dalam kontrol sentral di sekolah menengah teknik adalah adanya pengawas dalam setiap sekolah, pemerataan pendidikan, dan perubahan kurikulum, seperti jurusan, mata pelajaran, lama masa studi. Para lulusan sekolah menengah teknik dapat bekerja pada sektor industri atau dalam departemen pemerintahan.

Perkembangan industrialisasi di Indonesia pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda. Dampak dari industrialisasi adalah peningkatan kebutuhan tenaga kerja terdidik dan terampil. Pada mulanya, Pemerintah Belanda mengupayakan pengiriman tenaga kerja dari Belanda. Akibat penerapan Kebijakan Politik Etis dan semakin tingginya biaya pengiriman pasca Perang Dunia I, pemerintah kemudian beralih untuk mengembangkan pendidikan bagi penduduk pribumi. Meningkatnya jumlah sekolah kejuruan menjadi solusi untuk menciptakan tenaga kerja lokal. Penelitian ini membahas terkait sekolah menengah teknik sebagai bagian dari sekolah kejuruan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer dan sekunder berupa arsip, surat kabar, majalah, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

The development of industrialization in Indonesia in the early 20th century was motivated by policies implemented by the Dutch Government. The impact of industrialization increased the need for educated and skilled workers. Initially, the Dutch Government tried to send labor from the Netherlands. Due to the implementation of the Ethical Policy and the high shipping cost after World War I, the government then turned to developing education for the indigenous population This research discusses technical secondary schools as part of the vocational schools that organized by the Government. The primary and secondary sources used in this research are archives, newspapers, magazines, and scientific works related to the research.
This research found that the establishment of technical secondary schools increased to fulfill the labor needs of the Dutch Government or the private industrial sector. The organization of technical secondary schools was organized by the government implementing policies and regulations that were the thinking of the Dutch Government. Various matters related to the technical school had to be approved by the Dutch Government after discussions with multiple engineering sectors. Evidence of the government's central control of technical secondary schools is the presence of supervisors in each school and changes to the curriculum, such as majors, subjects, and duration of study. Graduates of technical secondary schools can work in the industrial sector or government departments.

Kata Kunci : pemikiran Pemerintah Belanda, sekolah menengah teknik, pendidikan teknik, sekolah kejuruan