Politik Hukum Penentuan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Kurun Waktu 2008-2023

FATIH ERIKA RAHMAH, Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Tarif PPh Badan mengalami empat kali perubahan sejak tahun 2008-2023. Dalam empat kali perubahan tersebut, tarif PPh Badan cenderung menurun. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa kondisi, antara lain: 1) jumlah wajib pajak yang meningkat, yang mana potensi penerimaan pajak juga meningkat; 2) PPh Badan adalah jenis pajak penyumbang penerimaan pajak terbesar; 3) pertumbuhan ekonomi cenderung kuat, semakin besar PDB seharusnya semakin besar potensi pendapatan yang dapat dikenai PPh Badan; 4) alasan penurunan tarif PPh Badan adalah untuk meningkatkan investasi, padahal banyak faktor lain yang lebih mempengaruhi investasi, seperti: tingkat inflasi, tingkat korupsi, serta stabilitas politik dan infrastruktur. 

Penelitian hukum ini mengkaji bagaimana politik hukum dalam setiap penentuan tarif PPh Badan dalam kurun waktu tahun 2008-2023, melakukan komparasi dengan penentuan tarif PPh Badan pada era reformasi pajak tahun 1983 dan 1994, lalu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang diperhatikan para pembuat kebijakan dalam menentukan tarif PPh Badan. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan sifat penelitian sosio-legal menggunakan pendekatan interdisipliner dari beberapa perspektif ilmu lain selain ilmu hukum pajak, yakni ilmu hukum tata negara, ilmu politik, dan ilmu ekonomi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan dan data pendukung dari hasil wawancara bersama beberapa narasumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu: dalam penentuan tarif PPh Badan, ada hal-hal yang tidak bisa dielakkan selalu berpengaruh, diantaranya: situasi politik-ekonomi global, kondisi perekonomian nasional, dan konstelasi politik pembuat kebijakan. Lalu, ada motif-motif khusus dalam menentukan tarif PPh Badan yang muncul untuk merespon situasi tertentu, seperti motif untuk merespon situasi krisis ekonomi 2008/2009, motif untuk merespon dampak dari invasi Rusia ke Ukraina, dan motif untuk merespon situasi era dan pasca-Covid 19. Selain itu, ada faktor-faktor yang selalu dipertimbangkan, yakni: kebutuhan budget APBN, perbandingan tarif PPh Badan dengan negara lain, investasi, dan kondisi Wajib Pajak.

Corporate Income Tax Rates in Indonesia have undergone four changes between 2008 and 2023. Over these changes, the rates have generally decreased. This trend contradicts several conditions, such as: (1) the increasing number of taxpayers, which implies a growing potential for tax revenue; (2) Corporate Income Tax being the largest contributor to overall tax revenue; (3) strong economic growth, where a larger GDP should correspond to greater taxable income potential; and (4) the justification for lowering Corporate Income Tax rates being to attract investment, despite the fact that other factors—such as inflation rates, corruption levels, political stability, and infrastructure—play more significant roles in influencing investment decisions.

This legal research examines the legal politics underlying the determination of Corporate Income Tax rates during the period 2008–2023. It compares these rates with those set during the tax reform periods of 1983 and 1994, and identifies the factors policymakers consider when setting Corporate Income Tax rates. This study employs a normative-juridical approach, complemented by socio-legal research methods, using an interdisciplinary perspective that incorporates constitutional law, political science, and economics alongside tax law. The research relies on secondary data from literature reviews and supporting data from interviews with several key informants.

The findings of this study reveal that certain factors inevitably influence the determination of Corporate Income Tax rates, including global political-economic conditions, the state of the national economy, and the political dynamics among policymakers. Furthermore, specific motivations often arise in response to particular situations, such as addressing the 2008–2009 global financial crisis, responding to the impact of Russia’s invasion of Ukraine, and managing the COVID-19 and post-COVID-19 era. Additionally, consistent factors are always considered, such as the state budget (APBN) requirements, the comparative Corporate Income Tax rates in other countries, investment levels, and taxpayer conditions.

Kata Kunci : politik hukum pajak, penentuan tarif pajak, PPh Badan