ESENSI TERMINOLOGI PENGUASAAN PADA HUBUNGAN KEMITRAAN INTI-PLASMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA: STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PT ABURAHMI DAN PUTUSAN KPPU PT HARDAYA INTI PLANTATIONS

Anggun Putri Nurussyifa, Prof. Dr. Drs. Paripurna Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M.

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Hubungan kemitraan inti Plasma adalah solusi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Petani Plasma. Hal ini dikarenakan kemitraan didasarkan pada kerjasama usaha yang menerapkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara Perusahaan Inti dan Petani Plasma. Namun solusi tersebut tidak akan tercapai apabila Perusahaan Inti melanggar Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM). Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penegakan Pasal 35 UU UMKM adalah terkait ketidakjelasan makna menguasai UMKM dalam penjelasan Pasal 87 angka 8 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU CK). Penulis menemukan adanya perbedaan penerapan unsur menguasai pada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi) dan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2023 (PT HIP). Tindakan menguasai selalu bermula dari ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan. Oleh karenanya penting untuk mengidentifikasi penerapan asas proporsionalitas dan esensi terminologi “menguasai” pada hubungan kemitraan inti Plasma dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha dengan menggunakan studi kasus Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi) dan Putusan Perkara Nomor 02/KPPU- K/2023 (PT HIP). Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif dan memiliki sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan perusahaan inti maupun petani Plasma. Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, penerapan asas proporsionalitas pada hubungan kemitraan inti plasma wajib diterapkan pada masa pra-kontraktual, pembentukan isi kontrak, dan pelaksanaan kontrak agar untuk mencegah terjadi penyalahgunaan posisi tawar dominan yang pada akhirnya akan mengakibatkan tindakan menguasai sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 35 UU UMKM. Kedua, esensi terminologi menguasai pada hubungan kemitraan inti plasma dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha terdiri dari penyalahgunaan posisi tawar dominan, pengendalian dan pelanggaran prinsip kemitraan, dimana ketiga esensi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dan secara bersama-sama membentuk tindakan penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU UMKM jo. Pasal 87 angka 8 UU Cipta Kerja.

The Core-Plasma Partnership is a solution to improve the economy and welfare of Plasma farmers because the partnership is based on a business collaboration that adheres to the principles of mutual necessity, trust, reinforcement, and benefit between Core (big companies) and Plasma. However, this solution cannot be achieved if the core company violates Article 35 of Law Number 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs Law). The problem in enforcing Article 35 of the MSMEs Law lies in the ambiguity of the term "dominance over MSMEs" as explained in Article 87, number 8 of Law Number 6 of 2023 (UU CK). The author identifies discrepancies in the application of the "dominance" element in Decision Number 02/KPPU-K/2020 (PT Aburahmi) and Decision Number 02/KPPU-K/2023 (PT HIP). Acts of dominance often stem from imbalances in rights and obligations within partnership agreements. Therefore, it is crucial to identify the application of the principle of proportionality and the essence of the terminology of "dominance" in core-Plasma partnership relations from the perspective of competition law. This legal research employs a normative legal research method and that is descriptive. Data was obtained through examining laws and regulations, literature reviews, and interviews with informants associated with core companies and Plasma farmers. This research yields two findings. First, the application of the principle of proportionality in core-Plasma partnership relations must be implemented during the pre-contractual stage, the formulation of contract terms, and the execution of the contract to prevent the misuse of dominant bargaining positions, which could ultimately result in acts of dominance as stipulated in Article 35 of the MSMEs Law. Second, the essence of the terminology "dominance" in core-Plasma partnership relations from the perspective of competition law encompasses the misuse of a dominant bargaining position, control, and violations of partnership principles, which is three essences are interconnected and collectively form the act of domination as referred to in Article 35 of the MSMEs Law jo. Article 87 point 8 of UU CK.

Kata Kunci : Esensi, Menguasai, Kemitraan, Inti Plasma, Perkebunan Kelapa Sawit, Perusahaan, Hukum Persaingan Usaha, UMKM