Analysis of Factors Causing Vulnerability of Rural Bank to Fraud and Institutional Strengthening Solutions

NEOMESIS DEBORA PRAISE KARINDA, Prof. Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda. S.H., M.Hum., LL.M

2025 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia terhadap aktivitas penipuan (fraud) dan mengevaluasi efektivitas kerangka hukum serta regulasi yang ada dalam mencegah fraud. BPR, yang berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan bagi komunitas pedesaan dan semi-perkotaan, menghadapi tantangan signifikan akibat lemahnya kontrol internal, tata kelola yang tidak memadai, dan ketidakefisienan operasional. Studi ini berfokus pada mengidentifikasi kerentanan tersebut, penyebab utamanya, serta dampaknya terhadap ketahanan institusi, dengan tujuan mengusulkan strategi untuk mengurangi risiko fraud dan memperkuat kapasitas BPR secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris-kualitatif, dengan mengombinasikan analisis hukum dan empiris untuk mencapai tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui tinjauan terhadap kerangka hukum yang relevan, seperti POJK No. 4/POJK.03/2015, serta wawancara dengan orang-orang yang memiliki kepentingan, termasuk manajemen BPR.

Hasil penelitian menunjukkan adanya celah signifikan dalam penerapan langkah-langkah pencegahan fraud, termasuk penegakan regulasi yang tidak konsisten, pelatihan karyawan yang terbatas, dan kurangnya mekanisme pelaporan whistleblower. Meskipun regulasi yang ada telah

menyediakan dasar yang kuat, dampaknya melemah karena kelemahan operasional dan tata kelola. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan penguatan tata kelola internal, adopsi teknologi deteksi fraud yang canggih, peningkatan penegakan regulasi, dan perbaikan kesejahteraan karyawan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko fraud dan meningkatkan ketahanan BPR di sektor keuangan Indonesia.

This research investigates the factors contributing to the vulnerability of Rural Bank (BPRs) in Indonesia to fraudulent activities and evaluates the effectiveness of existing legal and regulatory frameworks in preventing fraud. BPRs, which play a vital role in providing financial services to rural and semi-urban communities, face significant challenges due to weak internal controls, inadequate governance, and operational inefficiencies. This study focuses on identifying these vulnerabilities, their root causes, and their impact on institutional resilience, with the goal of proposing strategies to mitigate fraud risks and strengthen BPRs’ overall capacity.

The research adopted a normative-empirical-qualitative approach, combining legal and empirical analysis to address the research objectives. Data was gathered through an in-depth review of relevant legal frameworks, such as OJK Regulation No. 4/POJK.03/2015, alongside interviews with key stakeholders, including regulatory officials and BPR management. 

The findings highlight critical gaps in the implementation of fraud prevention measures, including inconsistent enforcement of regulatory frameworks, limited training for employees, and insufficient whistleblower mechanisms. While existing regulations provide a solid foundation, their impact is undermined by operational and governance weaknesses. To address these issues, the study recommends strengthening internal governance, adopting advanced fraud detection technologies, enhancing regulatory enforcement, and improving employee welfare. These measures aim to reduce fraud risks and enhance the resilience of BPRs in Indonesia's financial sector.

Kata Kunci : Kerentanan terhadap Fraud, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Kontrol Internal, Kelemahan Tata Kelola, Kerangka Regulasi, Mitigasi Risiko, Ketahanan Institusi, Fraud Vulnerability, People’s Credit Bank (BPR), Internal Controls, Governance Weaknesses, Regulato