Pengaturan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Noken dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia ditinjau dari Perspektif Pluralist Constitution

NUR ARIFIN, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana politik hukum serta konstruksi pengaturan penyelenggaraan pemilihan umum terkait dengan sistem pluralisme konstitusi, khususnya terkait studi kasus pengakuan keberlakuan noken di Papua serta menganalisis bagaimana perspektif pluralisme konstitusi diakomodasi dalam dinamika penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum menggunakan sistem noken. Kemudian, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian sosio-legal dengan menggunakan metode interdisipliner dengan perspektif ilmu lain, yaitu ilmu politik dengan politik hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel ilmiah lainnya., Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan politik, perundang-undangan, kasus, dan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan. Pertama, terdapat empat catatan politik hukum sistem pluralisme konstitusi pengakuan keberlakuan noken di Papua Pertama, ketentuan sistem noken merupakan konkretisasi perspektif pluralisme konstitusi di Indonesia. Kedua, terdapat fleksibilitas sistem hukum nasional yang mengakui sekaligus berkompromi dengan sistem hukum adat sebagai resolusi atas konflik sosial tanpa selalu mengacu pada hierarki yang kaku. Ketiga, dinamika konstruksi ketentuan sistem noken menguatkan kedudukan masyarakat adat dalam sistem hukum nasional. Keempat, sistem noken dimanfaatkan oleh elit politik sebagai celah dalam melakukan pelanggaran pemilu. Kedua, perspektif pluralisme konstitusi diakomodasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penyelenggaraan sistem noken dengan memberikan sarana interaksi antara sistem hukum negara dengan sistem hukum adat yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan penekanan pada konteks dan fleksibilitas sistem hukum serta pada akhirnya Mahkamah melakukan atas apa yang perspektif pluralisme konstitusi sebut sebagai keberlanjutan struktur konstitusional dengan memberikan alternatif sarana penyelesaian masalah dalam penerapan sistem noken dengan mengutamakan aspek keberlanjutan dan kebermanfaatan atas keberadaan sistem noken.

This research aims to see how the legal politics and regulatory construction of general elections are related to the constitutional pluralism system, especially related to the case study of the recognition of the validity of noken in Papua and analyse how the perspective of constitutional pluralism is accommodated in the dynamics of the Constitutional Court's interpretation of the holding of general elections using the noken system. Then, this research is included in the type of socio-legal research using interdisciplinary methods with the perspective of other sciences, namely political science with the politics of law. This research uses secondary literature data such as books, journals, other scientific articles, and the data is analysed qualitatively with political, legislative, case, and conceptual approaches.

This study shows two conclusions. First, the provision of the noken system is a concretisation of the perspective of constitutional pluralism in Indonesia. Second, there is flexibility in the national legal system that recognises and compromises with the customary legal system as a resolution to social conflict without always referring to a rigid hierarchy. Third, the dynamics of the construction of the noken system provisions strengthen the position of indigenous peoples in the national legal system. Fourth, the noken system is used by political elites as a loophole in committing election violations. Second, the perspective of constitutional pluralism is accommodated in the Constitutional Court Decision regarding the implementation of the noken system by providing a means of interaction between the state legal system and the customary legal system which is then continued by emphasising the context and flexibility of the legal system and in the end the Court does what the perspective of constitutional pluralism calls the sustainability of the constitutional structure by providing alternative means of problem solving in the implementation of the noken system by prioritising aspects of sustainability and usefulness for the existence of the noken system.

Kata Kunci : Sistem Noken, Pemilihan Umum, Pluralisme Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi