Prioritas Pengembangan Usaha Peternakan Sapi Perah dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah

Gielbran Muhammad Noor, Ir. R. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng.

2024 | Skripsi | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN

Keberadaan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan peningkatan produktivitas susu sapi di Indonesia sangatlah penting untuk diterapkan. Kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan dari sektor sapi perah dapat muncul dari adanya penentuan prioritas kebijakan yang berasal dari pegiat sektor sapi perah secara langsung, partisipatif, dan bersifat bottom up. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas program pengembangan usaha peternakan sapi perah dalam kerangka kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan riil pegiat sektor sapi perah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode Analytical Hierarchy Process (AHP) perbandingan berpasangan.  Produktivitas sapi perah menjadi tujuan dan diikuti dengan kriteria yang terdiri dari modal, infrastruktur peternakan sapi perah, dan sumber daya manusia (SDM). Adapun alternatif terdiri dari pemanfaatan teknologi dan informasi, hibah bibit, pendampingan, kelembagaan, kebijakan pemerintah, dan rantai pasok. Data diambil dengan menggunakan kuesioner kepada tujuh orang informan yang terdiri dari pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), praktisi, peneliti, akademisi, pemerintahan, kelompok ternak, dan koperasi ternak sapi perah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excell dengan validitas yang memadai karena skor Consistency ratio kurang dari 0,1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan merupakan program kebijakan pemerintah yang paling diprioritaskan oleh peternak dengan berat relatif sebesar 0,242. Hasil itu juga diikuti dengan kualitas SDM sebagai kriteria yang diprioritaskan oleh pegiat sektor sapi perah dengan berat relatif sebesar 1,000. Maka, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas dan tingkat edukasi pegiat sektor sapi perah merupakan faktor krusial bagi peningkatan produktivitas sapi perah.

The existence of government policies that are in line with the need to increase cow's milk productivity in Indonesia is very important to implement. The compatibility between policies and the needs of the dairy sector can emerge from the determination of policy priorities that come from dairy sector activists in a direct, participatory and bottom up manner. This research aims to determine priorities for dairy farming business development programs within the framework of government policies that are in line with the real needs of dairy sector activists. This research was conducted using a quantitative approach, namely the Analytical Hierarchy Process (AHP) pairwise comparison method.  Dairy cow productivity is the goal and is followed by criteria consisting of capital, dairy farming infrastructure, and human resources (HR). The alternatives consist of the use of technology and information, seed grants, mentoring, institutions, government policies and supply chains. Data was collected using a questionnaire from seven informants consisting of Non-Governmental Organization (NGO) activists, practitioners, researchers, academics, government, livestock groups and dairy cattle cooperatives. Data processing was carried out using Microsoft Excel with adequate validity because the Consistency ratio score was less than 0.1. The research results show that mentoring is the government policy program most prioritized by breeders with a relative weight of 0.242. These results were also followed by the quality of human resources as a criterion prioritized by dairy cattle sector activists with a relative weight of 1,000. So, it can be concluded that improving the quality and level of education of dairy sector activists is a crucial factor for increasing dairy cattle productivity.

Kata Kunci : Analytical Hierarchy Process, prioritas, perbandingan berpasangan, kriteria, dan alternatif.