Penanggulangan Peredaran Kosmetik Ilegal Secara Non Penal Oleh BBPOM di Daerah Istimewa Yogyakarta

Utria Khoirunnissa, Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si

2024 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peredaran kosmetik ilegal dan mengkaji mengenai penanggulangan peredaran kosmetik ilegal secara non penal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta kendala yang dihadapi oleh BBPOM Yogyakarta dalam melaksanakan penanggulangan kosmetik ilegal secara non penal di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan pustaka yang telah ditentukan dan sesuai dengan topik permasalahan yang diangkat penulis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan peredaran kosmetik ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain faktor ekonomi, kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di bidang kosmetik masih rendah, perdagangan online kosmetik melalui e-commerce, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kosmetik yang aman. Kedua, penanggulangan peredaran kosmetik ilegal secara non penal telah dilakukan oleh BBPOM Yogyakarta sesuai dengan tugas dan fungsi BBPOM Yogyakarta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum dapat dilakukan secara optimal karena disebabkan adanya beberapa kendala. Di dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal secara non penal, BBPOM Yogyakarta melakukan upaya-upaya seperti sosialisasi dan edukasi, pembinaan, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetik, pengawasan iklan kosmetik, serta cegah tangkal dan patroli siber. Pelaksanaan penanggulangan peredaran kosmetik ilegal secara non penal oleh BBPOM Yogyakarta menghadapi beberapa kendala yaitu jumlah sarana di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak sebanding dengan jumlah sumber daya manusia BBPOM Yogyakarta, data sarana distribusi sulit didapatkan, dan pelaku usaha yang tidak kooperatif.

This study aims to determine the factors that cause the circulation of illegal cosmetics and examine the non-penal prevention of illegal cosmetics in the Special Region of Yogyakarta Province and the obstacles faced by BBPOM Yogyakarta in implementing non-penal prevention of illegal cosmetics in the Special Region of Yogyakarta.

This research is a descriptive empirical normative legal research. The data used in this study are primary data obtained from interviews with respondents who are related to the problem and secondary data obtained from library research on library materials that have been determined and are related to the topic of the problem raised by the author. Data analysis used in this study uses qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion conducted by the author, two conclusions can be drawn. First, the factors that cause the circulation of illegal cosmetics in the Special Region of Yogyakarta include economic factors, low compliance of business actors with regulations in the cosmetics sector, online trading of cosmetics through e-commerce, and lack of public awareness about safe cosmetics. Second, non-penal efforts to combat the circulation of illegal cosmetics have been carried out by the BBPOM in Yogyakarta in accordance with the duties and functions of the BBPOM Yogyakarta as regulated in laws and regulations but have not been carried out optimally due to obstacles. In efforts to combat the circulation of illegal cosmetics non-penal, the BBPOM in Yogyakarta makes efforts such as socialization and education, coaching, supervision of cosmetic production and distribution facilities, prevention and deterrence and cyber patrols. The implementation of non-penal efforts to combat the circulation of illegal cosmetics by the BBPOM Yogyakarta faces several obstacles, namely the number of facilities supervised in the Special Region of Yogyakarta is not comparable to the number of human resources, data on distribution facilities is difficult to obtain, and business actors are not cooperative.

Kata Kunci : Kosmetik Ilegal, Penanggulangan, Non Penal, BBPOM Yogyakarta