Kritik Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

DANDIKA MULATUA SIDABUTAR, Dr. Lailiy Muthmainnah, S.Fil., M.A; Dr. Sindung Tjahyadi, M.Hum

2024 | Skripsi | ILMU FILSAFAT

Penelitian berjudul “Kritik Terhadap Teori Hukum Murni Hans Kelsen: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia Tahun 2024. Fokus dari penelitian ini adalah analisis dari perspektif Teori Hukum Murni Hans Kelsen terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini merupakan penelitian filsafat yang menggunakan studi kepustakaan atau library research sebagai sumber data utama, dengan melibatkan sumber pustaka primer dan sumber pustaka sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika filosofis dengan unsur-unsur metodis yaitu deskripsi, interpretasi, koherensi intern dan refleksi kritis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) yang dimaksud dalam Teori Hukum Murni Hans Kelsen adalah hukum sebagai sistem normatif terdiri dari norma-norma yang hierarkis dan terpisah dari aspek-aspek bukan hukum, seperti moralitas, politik, dan sosiologi; (2) Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara normatif relevan dengan Teori Hukum Murni Hans Kelsen dalam menentukan keabsahan hukum pada norma Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945; (3) Problem filosofis muncul dalam analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terbukti kuat bahwa hukum tidak pernah bisa murni karena akan selalu berkaitan dengan aspek moralitas, politik, dan sosial.

The research is entitled "Criticism of Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Case Study of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023". This research is motivated by the political dynamics leading up to the General Election (Pemilu) in Indonesia in 2024. The focus of this research is analysis from the perspective of Hans Kelsen's Pure Theory of Law to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023.

This research is a philosophical research that uses library research as the main data source, involving primary library sources and secondary library sources. The method used in this research is philosophical hermeneutics with methodical elements, namely description, interpretation, internal coherence and critical reflection.

The research results show that (1) what is meant by Hans Kelsen's Pure Theory of Law is law as a normative system consisting of hierarchical norms and separate from non-legal aspects, such as morality, politics and sociology; (2) Based on the results of the analysis of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, it is normatively relevant to Hans Kelsen's Pure Theory of Law in determining the legal validity of the norms of Article 169 letter (q) of the Undang-Undang No. 7 2017 against the UUD 1945; (3) Philosophical problems arise in the analysis of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, which strongly proves that law can never be pure because it will always be related to aspects of morality, politics and social.

Kata Kunci : Teori Hukum Murni, Hans Kelsen, Putusan Mahkamah Konstitusi, grundnorm, hierarki hukum