IMPLIKASI YURIDIS KOPERASI SERBA USAHA YANG MENGGUNAKAN AKAD SYARIAH DALAM KEGIATAN USAHANYA SEBELUM MENJADI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Muhammad Girindra Wiryakumara, Dr. Muhaimin, S.H., M.Kn.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Koperasi Serba Usaha An-Ni’mah menggunakan akad syariah dalam kegiatan usahanya sebelum melakukan penyesuaian menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan mengkaji implikasi yuridis KSU An-Ni’mah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya sebelum melakukan penyesuaian menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah terhadap aspek kelembagaan dan akad.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden Ketua KSPPS BTMAn-Ni’mah dan Notaris, serta narasumber Dinas Koperasi dan Ahli Ekonomi Syariah. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data akan dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.

Hasil penilitian ini yaitu Pertama, alasan Koperasi Serba Usaha An-Ni’mah yang menggunakan akad syariah dikarenakan Koperasi Serba Usaha An-Ni’mah berada dibawah naungan Muhammadiyah sehingga dalam kegiatannya menggunakan istilah dan akad syariah. Alasan lainnya yaitu saat pendirian KSU An-Ni’mah belum terdapat peraturan yang mengatur koperasi syariah sehingga masih berbentuk konvensional namun dalam kegiatannya menggunakan akad syariah. Kedua, implikasi  yuridis KSU An-Ni’mah menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya sebelum melakukan penyesuaian pada aspek kelembagaan yaitu, KSU An-Ni’mah harus melakukan penyesuaian anggaran dasar menjadi koperasi syariah dan melengkapi persyaratan koperasi syariah, dan membentuk DPS. Implikasi yuridis pada produk akad di KSU An-Ni’mah lantas tidak membuat KSU An-Ni’mah disebut koperasi syariah karena sejatinya KSU An-Ni’mah belum memenuhi syarat koperasi syariah. Akad syariah dalam KSU An-Ni’mah tetap berlaku bagi para pihak dan tidak batal demi hukum, namun akad tersebut tidak bisa disebut akad syariah selama belum memenuhi syarat penyesuaian menjadi koperasi syariah dan penyesuaian pasal-pasal dalam produk akad syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI.

This research aims to analyze the reasons for An-Ni'mah Multipurpose Cooperative using sharia contracts in its business activities before making adjustments to become an Islamic Savings and Loan and Financing Cooperative and examine the juridical implications of KSU An-Ni'mah using sharia principles in its business activities before making adjustments to become an Islamic Savings and Loan and Financing Cooperative on institutional and contract aspects.

This research is a normative-empirical research. The type of data in this research is primary data obtained from interviews with respondents of the Chairperson of KSPPS BTMAn-Ni'mah and Notary, as well as resource persons from the Cooperative Office and Sharia Economic Experts. Secondary data obtained from literature studies. The data will be analyzed qualitatively and deductive inference.

The results of this research are First, the reason for An-Ni'mah Multipurpose Cooperative using sharia contracts is because An-Ni'mah Multipurpose Cooperative under the auspices of Muhammadiyah so that its activities must be in accordance with sharia principles. Another reason is at the time of the establishment of KSU An-Ni'mah there were no regulations that explicitly regulate cooperatives with sharia principles so that the legality of KSU An-Ni'mah is legally still in the form of a conventional cooperative, except that in its activities it uses contracts with sharia-based naming. Second, the juridical implications of KSU An-Ni'mah using sharia principles in its business activities before making adjustments to the institutional aspects are due to the non-fulfillment of formal requirements of the amendment to the articles of association of KSU An-Ni'mah making the cooperative cannot be called a sharia cooperative. The juridical implications of the aspects of the contract carried by KSU An-Ni'mah are still valid, but the contract cannot be said to be a sharia contract because there are several discrepancies with the Legislation and Fatwa DSN-MUI regarding sharia contracts.

Kata Kunci : Koperasi Serba Usaha, Akad Syariah, Konversi Koperasi, Koperasi Syariah / Multipurpose Cooperatives, Sharia Agreements,Cooperative Conversion, Sharia Cooperative