Chasing the Shadow of Green Energy Transition: Ineffective Policy Advocacy Towards Dieng 2 Geothermal Mining

Anala Ahimsa, Muchtar Habibi, S.I.P.,M.A.,Ph.D.

2024 | Skripsi | ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Upaya transisi energi hijau mendorong percepatan pengembangan energi panas bumi. Di sisi lain, aktivitas tambang panas bumi di Indonesia kerap kali menghadapi resistensi dari masyarakat akibat dampak lingkungan yang merugikan. Di Indonesia, gerakan resistensi yang menjadi alat masyarakat untuk mengadvokasi kebijakan sering kali gagal mengakomodasi isu tersebut. Dengan menggunakan studi kasus penambangan panas bumi di Dieng dan proyek perluasan Dieng 2, penelitian ini mengkaji mengapa resistensi masyarakat sebagai sarana advokasi kebijakan terus menerus tidak efektif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan tinjauan literatur, penelitian ini menemukan bahwa faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab utama ketidak-efektifan advokasi kebijakan adalah lemahnya soliditas koalisi yang disebabkan oleh hubungan sosial-ekonomi masyarakat yang mengakar dengan korporasi, serta proses pengambilan keputusan yang tidak demokratis. Mengesampingkan dinamika di dalam koalisi dapat menghalangi apa yang penelitian ini temui, yaitu pentingnya soliditas koalisi bagi keberhasilan gerakan. Meskipun penelitian lain mengasumsikan bahwa resistensi masyarakat muncul dari nilai dan kepentingan bersama, penelitian ini menemukan bahwa gerakan tersebut melampaui dikotomi antara korporasi dan komunitas lokal, karena masyarakat itu sendiri tidak dapat dianggap sebagai koalisi monolitik dengan keyakinan yang seragam atau kepentingan material yang setara.

Despite the green energy transition efforts accelerating geothermal energy development, geothermal mining throughout Indonesia has encountered significant community resistance due to the detrimental environmental impacts. In Indonesia, the resistance movement that became the community’s tool for advocating policy most of the time failed to accommodate the issue. Using the case study of Dieng geothermal mining and the expansion project of Dieng 2, this study examines why community resistance as a means of policy advocacy remains ineffective in addressing community interest. Through field observations, semi-structured in-depth interviews, and an additional literature review, this study found that the key internal and external factors contributing to the policy advocacy’s ineffectiveness are the poor coalition solidity that emerged from the rooted socio-economic ties with the corporations, as well as an impaired democratic decision-making process. Blurring out the dynamic inside the coalition can hinder what this study has found, the significance of the coalition's solidity for the movement’s success. Yet, whereas other studies assume that community resistance emerged from shared values and interests, this study found that the movement extends beyond the dichotomy of corporations against local communities, as the community itself cannot be considered a monolithic coalition with uniform beliefs or equal material interests. 

Kata Kunci : Energy Transition, Bottom-Up Policy Advocacy, Community Resistance, Geothermal Energy