Rasio Legis dan Kepastian Hukum Dari Pengaturan Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Anastasia Avent Sudiro, Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
2024 | Tesis | S2 Magister Hukum
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis rasio legis lahirnya PT Perorangan sebagai badan hukum khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, serta menganalisis dampak penerapan PT Perorangan terhadap kepastian hukum sehingga dapat mendorong kemudahan berusaha dan perkembangan perekonomian Indonesia atau justru menimbulkan ketidakpastian baru seperti inkonsistensi, kekosongan hukum, dan atau disharmonisasi aturan terkait.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan sifat deskriptif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode kualitatif.
Hasil penelitian Tesis yang pertama, rasio Legis pengaturan PT Perorangan khusus untuk UMK ini berdasarkan amanat Pancasila dan UUD 1945 agar tercipta kesehateraan melalui pengembangan UMK untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan iklim investasi. Hal ini berdasarkan pertimbangan adanya dominasi UMKM dalam lanskap ekonomi Indonesia yaitu 99?ri total usaha, dan berangkat dari masalah birokrasi yang selama ini dinilai berjalan rumit. Kedua, adanya pengaturan terhadap PT Perorangan diketahui belum memberikan kepastian hukum dikarenakan bertolak belakang dengan hakikat dalam Hukum Perseroan Terbatas serta terhadap teori-teori atau doktrin-doktin terkait badan hukum yang menyebabkan terdapat pergeseran paradigma Perseroan Terbatas sebagai badan hukum di Indonesia. Diketahui juga masih terdapat inkonsistensi aturan dengan pengaturan ketentuan lain diluar undang-undang yang mengaturnya, serta dari pelaku UMKM masih belum memahami tanggungjawab dan perbedaan antara usaha perorangan dengan PT Perorangan sebagai badan hukum, sehingga peranan PT Perorangan diketahui masih belum optimal dan belum berdampak besar bagi perekonomian Indonesia.
The research method used in this
research is normative-empirical with descriptive nature. Normative-empirical
research is research by examining library materials and data obtained directly
from the source. Analyze the data obtained using qualitative methods.
The first thesis research result is that the legis ratio of the Individual Limited Liability Company regulation specifically for Micro and Small Enterprises is based on the mandate of Pancasila and the 1945 Constitution in order to create welfare through the development of micro and small enterprises to encourage economic growth, expand employment, and improve the investment climate. This is based on the consideration of the dominance of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia's economic landscape, namely 99% of the total business, and departing from the bureaucratic problems that have been considered complicated. Second, the regulation of Individual Limited Liability Companies is known not to provide legal certainty because it contradicts the nature of Limited Liability Company Law and the theories or doctrines related to legal entities which have caused a paradigm shift in Limited Liability Companies as legal entities in Indonesia. It is also known that there are still inconsistencies in the rules with other provisions outside the laws that regulate them, as well as from Micro, Small and Medium Enterprises business actors who still do not understand the responsibilities and differences between individual businesses and Individual Limited Liability Companies as legal entities, so that the role of Individual Limited Liability Companies is still not optimal and has not had a major impact on the Indonesian economy.
Kata Kunci : PT Perorangan, Rasio Legis, Kepastian Hukum, Usaha Mikro dan Kecil, Undang-Undang Cipta Kerja.
