Penghentian Penuntutuan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Ditinjau dari Aspek Politik Hukum di Indonesia

Doni Boy Faisal Panjaitan, Dr. Rikardo Simarmata, S.H.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai politik hukum dibuatnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan kendala terhadap pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Cara memperoleh data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer melalui Jaksa pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung selaku responden. Metode pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur lainnya serta konseptual. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif serta metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induksi.

Penelitian ini memiliki kesimpulan: Pertama, Politik Hukum pembuatan Perja 15/2020 merupakan produk legal policy dari Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi yang bertujuan sebagai alternatif penyelesaian perkara tanpa pemeriksaan di pengadilan dengan mendamaikan korban dengan pelaku tindak pidana. Kedua, Perja 15/2020 mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu yang sangat singkat yaitu selama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum, yang menyulitkan Penuntut Umum dalam melaksanakan proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga belum optimal. Kemudian Belum adanya pengaturan secara rinci di KUHAP mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif juga menjadi kendala karena saat ini Kejaksaan melaksanakan keadilan restoratif dengan menggunakan payung hukum peraturan pelaksanaan yaitu Perja 15/2020. Selanjutnya Perja 15/2020 baru mengakomodir terbatas pada tindak pidana tertentu yang ada di KUHP.

This study aims to find out about the legal policy of the creation of the  Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 5 of 2020 concerning  Termination of Prosecution Based on Restorative Justice and the obstacles to the  implementation of the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation Number 5 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.

This research is a normative and empirical legal research. The method of  obtaining secondary data is obtained through literature studies, while primary data  through the Prosecutor at the Deputy Attorney General for General Crimes of the Attorney General's Office as the respondent. The problem approach method used is the approach to legislation, books, journals and other literature as well as conceptual. Data analysis uses qualitative and quantitative analysis and the method of drawing conclusions 

is carried out by induction. 

This study has the following conclusions: First, the Legal Policy of the creation of Perja 15/2020 is a legal policy product of the Attorney General as the highest  Public Prosecutor which aims to be an alternative to resolving cases without trial by reconciling victims with perpetrators of criminal acts. Second, Perja 15/2020 regulates the time period for resolving peace and fulfilling certain obligations which is very short, namely 14 (fourteen) days from the receipt of the transfer of responsibility for the suspect and evidence from the investigator to the public prosecutor, which makes it difficult for the Public Prosecutor to carry out the process of terminating the prosecution based on restorative justice, so that it is not optimal. Then the absence of detailed regulations in the Criminal Procedure Code regarding the termination of prosecution based on restorative justice is also an obstacle because currently the Prosecutor's Office is implementing restorative justice using the legal umbrella of implementing regulations, namely Perja 15/2020. Furthermore, Perja 15/2020 only accommodates limited criminal acts in the Criminal Code.

Kata Kunci : Politik Hukum, Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Legal Politics, Attorney General, Restorative Justice