Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

PRIYAMBODO, Bachtiar, Dr. Slamet Sugiri, MBA.,Akt

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pelaksanaaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan dan keleluasaan yang luas kepada daerah untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri termasuk dalam aspek finansial. Kewenangan yang diberikan tersebut merupakan suatu kesempatan dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam hal peningkatan penerimaan daerah terutama peningkatan PAD yang merupakan cerminan kemandirian suatu daerah maupun dari segi pengeluaran/belanja daerah yang harus dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis serta kebijakan pengalokasian belanja yang lebih mengutamakan kepentingan publik. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti kemampuan keuangan dan kebijakan pengelelolaan keuangan di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu 6 tahun dari TA. 1998/1999-2003 dengan menganalisis derajat otonomi fiskal dan kapasitas fiskal, menilai kelayakan pajak dan retribusi yang dipungut dan mengetahui proporsi belanja daerah berdasarkan fungsi pelayanan pemerintah daerah. Data yang digunakan adalah data berbentuk runtun waktu (time series) selama 6 tahun yang diperoleh dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian dalam bentuk dokumen-dokumen resmi. Analisis yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan proporsi, matriks potensi retribusi dan pajak daerah, pertumbuhan dan kapasitas fiskal. Hasil pembahasan dan analisis penelitian ini adalah sebagai berikut: rata-rata derajat otonomi fiskal Kabupaten Tangerang selama kurun waktu penelitian adalah sebesar 15,47% sehingga apabila mengacu pada penelitian litbang Depdagri dan Fisipol UGM kriterianya tergolong kurang, kapasitas fiskal cenderung meningkat selama kurun waktu penelitian, terdapat pajak dan retribusi yang masih bisa dikembangkan dan ada beberapa yang terbelakang, rata-rata proporsi belanja berdasarkan fungsinya dari yang terbesar sampai terkecil adalah pendidikan 27,87%, umum pemerintahan 27,73%, sarana dan prasarana 23,15%, kesehatan 8,07%, ekonomi 5,92%, sosial 3,96 %, dan lain- lain 3,29%.

The implementation of regional autonomy and fiscal decentralization give wider authority and flexibility to regions in managing their internal affairs, including the financial aspect. The given authority may become opportunity as well as challenge for the regions to improve their capacity in regional financial management, in terms of both regional revenue improvement –especially the innate revenue increase that reflects independence of a region- and expenses that must effectively, efficiently and economically be handled, as well as budget allocation policy that prioritises public interest. This research aims to investigate financial capacity and financial management policy in Tangerang regency during a 6-year period from the 1998/1999 to 2003 fiscal years by analysing the degree of fiscal autonomy and fiscal capacity, assessing the feasibility of the levied tax and fee. It also aims to identify the proportion of regional expense based on the regional government’s service function. The data used were in time series form within 6 years period obtained from sources related to the research, i.e., official documents. The analysis that was based on a descriptive and quantitative approach adopted proportion calculation, regional tax and fee potential matrix, growth and fiscal capacity. The research and analysis results are presented in the following: the average degree of fiscal autonomy of Tangerang regency during the period set in the research is 15.47%, consequently it is classified as inadequate according to the criteria established in the research conducted by the Research and Development of Home Affairs Department and the Faculty of Political and Social Sciences of Gadjah Mada University; the fiscal capacity shows an increasing trend; there are taxes and fees that are still possible for extension while there are also those underdeveloped; the average expense proportion based on its function from, the biggest to the smallest portion, is 27,87% for education, 27,73% for government administration, 23,15% for infrastructures and facilities, 8,07% for health, 5,92% for economy, 3,96% for social, and 3,29% for others.

Kata Kunci : kemampuan keuangan, otonomi daerah, financial capacity, regional autonomy