Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah di Kota Banda Aceh
DHANI, Umar, Dra. Sri Handaru Yuliati, MBA
2004 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanRumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dikembangkan Kota Banda Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghitung dan menganalisis tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi dalam pemungutan dan penggunaan keuangan daerah Kota Banda Aceh. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah matriks klasifikasi potensi pajak dan retribusi, efektivitas dan efisiensi. Data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (time series. Data tersebut adalah data anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dan belanja rutin Kota Banda Aceh tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dikembangkan Kota Banda Aceh dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak penerangan jalan, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi IMB berada dalam kategori prima. Pajak reklame, retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta Capil, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi penyedotan kakus, retribusi rumah potong hewan, retribusi ijin bangunan, retribusi ijin trayek, retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah berada dalam kategori berkembang. Hasil perhitungan efektivitas menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah adalah sebesar 88,16% yang berada dalam kategori cukup efektif. Dinas yang paling efektif dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah Sekretariat Daerah. Hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa secara umum rasio efisiensi untuk Dinas Pendapatan Daerah menunjukkan yang paling rendah dibandingkan dengan dinas atau instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 42,97 yang berada dalam kategori sangat efisien.
The problem formulation of this research was what efforts done by the Banda Aceh City Government in increasing Local Original Income. This research aimed to identify the potential local original income source to develop in Banda Aceh City that supported the local autonomy implementation. This research also aimed to analyze the effecitiveness and efficiency level in using local financing of Banda Aceh City. The analysis method applied in this research were classification matrix of tax and retribution potential, effectiveness and efficiency. The data used in this research were secondary data in the form of time series. These data were the budget and realization of local original income and routine expenditure of Banda Aceh City in fiscal year of 1999/2000 until 2003. The findings of this research indicated that the local original income source that’s potential to develop in Banda Aceh City in supporting local autonomy were local tax and retribution. The street lamp tax, health service retribution and IMB retribution is in prime category. Advertisement tax, community identification printing fee retribution, local asset using retribution, latrine absorbment retribution, livestock retribution, building licence retribution, transportation retribution, and land use permission retribution were in growing category. The result of effectiveness analysis showed that the average effectiveness of local original income management were 88.16% that was in effective enough category. The most effective bureau in local original income management is Local Secretariat. The efficiency analysis result showed that generally the efficiency ration of Local Income Bureau showed the lowest compared to another bureau in the Local Government of Banda Aceh City and the the average efficiency ratio was 42.97 that was in very efficient category.
Kata Kunci : Otonomi Daerah,Peningkatan PAD