Laporkan Masalah

Analisis kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman daerah di Kabupaten Tegal

SUPANGAT, Drs. Sri Handaru Yuliati, MBA

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung dan mengetahui seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pinjaman daerah. dan menghitung besarnya range angsuran pokok dan bunganya yang relatif aman bagi Pemerintah Kabupaten Tegal. Kemampuan keuangan tersebut diteliti dengan mengukur tingkat kelayakan pinjaman daerah dan batas maksimum pinjaman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 tahun 2000 yang disyaratkan dengan perhitungan Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan runtut waktu (time series) Tahun 1997/1998 – 2003 dan data primer. Data tersebut berupa data realisasi penerimaan APBD Kabupaten Tegal yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHP/BHBP), Sumbangan/bantuan (DAU), belanja rutin dan pembangunan. yang diperoleh dari Bagian Keuangan Setda Tegal dan Biro Pusat Statistik Kabupaten Tegal. Alat analisis yang digunakan adalah Debt Sercice Coverage Ratio (DSCR) dan batas maksimum Pinjaman, serta alat analisis PMT untuk menghitung besarnya angsuran pokok dan bunga tiap tahun. Alat analisis penunjang adalah analisis kontribusi untuk menghitung kontribusi dan perkembangan dari masing-masing variabel serta perhitungan estimasi trend dengan model least square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2004 s/d tahun 2013 mampu dan relatif aman untuk melakukan pinjaman dan tidak membebani keuangan daerah. Melalui pendekatan Debt Sercvice Coverage Ratio diperoleh hasil bahwa Kabupaten Tegal mampu menggunakan dana pinjaman sebesar 0 sampai Rp25 Milyar dengan periode angsuran 3 s/d 20 tahun pada tingkat bunga 10 s/d 15%, dan jumlah pinjaman sebesar antara Rp26 Milyar s/d maksimal Rp75 Milyar dengan periode angsuran 10 Tahun ke atas pada tingkat bunga 10% - 15%.

The objectives of this study are to calculate and to find out the extent of local finance capability to make local loan, and to calculate the range of principal installment and its interest that are relatively secure for the Local Government of Tegal Regency. Financial capability is examined by measuring feasibility level of local loan and maximum limit of loan in accordance with Law Number 25 of 1999 and Governmental Regulation Number 107 0f 2000, which require the calculation of Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Loan (BMP). The data used in this study is time series annual secondary data of 1997/1998 – 2003 and primary data. All these data are revenue realization data of local Income and Expenditure Budget (APBD) of Tegal regency, that consists of Local Genuine Income, Tax Profit Sharing and Non-Tax Profit Sharing (BHP/BHBP), Aid (DAU), routine and development expenditure. The data is obtained from Finance Section of Local Secretariat of Tegal and Central Bureau of Statistics of Tegal Regency. Analytical tools being used are Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Loan, PMT analytical tool. Supporting analytic tool to calculate contribution and development of each of the variables and to calculate trend estimation using least square model. The results of this study showed that the Local Government of Tegal Regency in the period of 2004 up to 2013 is capable and relatively secure to make loan without burdening local finance. Following debt service coverage ratio approach, is obtained that Local Government of Tegal Regency capable to take loan fund in the amount of 0 up to Rp25 Billions with installment period of 3 up to 20 years at the rate of interest of 10 up to 15%, and the amount of loan is in a range of Rp26 Billions up to Rp75 Billions with installment period of 10 years and up at the rate of interest of 10% – 15%.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Pinjaman Daerah


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.