Dampak ekonomi pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Tengah
NURDEWI, Dr. Faried Widjaya M., MA
2004 | Tesis | Magister Ekonomika PembangunanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap perkembangan aspek ekonomi sebagaimana pada PP Nomor 129 tahun 2000 pada periode sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Adapun wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtun waktu (time series) berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Per Kapita, APBD, Jumlah Penduduk Kabupaten Halmahera Tengah, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara tahun 1996 – 2003. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penilaian aspek ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan aspek ekonomi sebagaimana pada PP Nomor 129 tahun 2000 pada periode sebelum dan setelah pemekaran wilayah menunjukkan bahwa terjadi penurunan dalam PDRB per kapita pada periode setelah pemekaran dibandingkan dengan periode sebelum pemekaran wilayah yaitu dari rata-rata Rp1.470.182 menjadi Rp1.382.269. Terjadi peningkatan dalam pertumbuhan ekono mi pada periode setelah pemekaran dibandingkan dengan periode sebelum pemekaran wilayah yaitu dari rata-rata - 2,90% menjadi 1,98%. Terjadi penurunan dalam kontribusi PDRB Kabupaten Halmahera Tengah terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara pada periode setelah pemekaran dibandingkan dengan periode sebelum pemekaran wilayah yaitu dari rata-rata 23,55 menjadi 23,20. Terjadi peningkatan dalam rasio PAD terhadap belanja rutin pada periode setelah pemekaran dibandingkan dengan periode sebelum pemekaran wilayah yaitu dari rata-rata 2,77 menjadi 5,72. Terjadi peningkatan dalam rasio PAD terhadap PDRB pada periode setelah pemekaran dibandingkan dengan periode sebelum pemekaran wilayah yaitu dari rata-rata 0,74 menjadi 2,98.
This research attempted to analyze the impact of area division to the development of economic aspects as Government Legislation Number 129/2000 conducts in the period before and after area dision. The object of this research was Central Halmahera Regency. The data used in the research were time series data (secondary data) consisting of Gross Regional Domestic Product (GRDP), per capita GRDP, APBD, population number of Central Halmahera Regency and the GRDP of Maluku Province in the year 1996 until 2003. The analysis method applied in this research were economic aspect valuation analysis. The findings of this research indicated that the economic aspect development as Government Legislation Number 129/2000 in the period before and after area division showed that there’s a decrease in per capita GRDP in the period after area division compared to before area division, i.e. in average Rp1,470,182 to Rp1,382,269. There’s an increase in economic growth in the period after area division compared to before area division, i.e. in average 2.90% to 1.98%. There’s a decrease in GRDP contribution of Central Halmahera Regency to the GRDP of North Maluku Province in the period after area division compared to before area division, i.e. in average 23.55 to 23.20. There’s an increase in the ratio of PAD to routine expenditure in the period after area division compared to before area division, i.e. in average 2.77 to 5.72. There’s an increase in the ratio of PAD to GRDP in the period after area division compared to before area division, i.e. in average 0.74 to 2.98.
Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi,Pemekaran Wilayah