Perlindungan Hukum terhadap Defence Technology Security System dalam Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Indonesia

Kevin Firanda, Dr Wahyu Yun Santoso, S.H., M.Hum., L.L.M.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum Litigasi

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap defence technology security system dalam pengadaan alat utama sistem senjata di Indonesia. Adapun temuan dari hasil analisis yang telah diperoleh merujuk pada 3 (tiga) aspek utama. Pertama, berkaitan dengan analisis pelaksanaan dan tata kelola terhadap konsep DTSS saat ini dalam pengadaan alat utama sistem senjata di Indonesia. Kedua, mengenai urgensi pengaturan hukum tentang DTSS berdasarkan tantangan dan potensinya di masa mendatang. Ketiga, adanya perumusan pengaturan hukum terkait perlindungan hukum terhadap konsep DTSS guna menjamin perlindungan hukum DTSS di masa mendatang berlandaskan pada kebutuhan dan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridisnya.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan memperoleh 2 (dua) data. Pertama merupakan data primer yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara terhadap responden yang berasal dari perusahaan teknologi industri pertahanan di Indonesia, yakni PT. Pindad dan PT. Dirgantara Indonesia serta narasumber yang berkompeten pada isu yang peneliti analisis yang terdiri dari perwakilan pada lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional, Komite Kebijakan Industri Pertahanan, dan Direktur Teknologi dan Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kedua merupakan data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yang memiliki bentuk penelitian preskriptif.

Hasil penelitian ini memperoleh 3 (tiga) kesimpulan. Pertama, pelaksanaan defence technology security system di dalam pengadaan alutsista dan teknologi industri pertahanan saat ini masih menjadi hal yang belum diterapkan sebagai sistem integrasi yang berguna untuk melindungi dan mengamankan teknologi industri pertahanan dan keamanan. Kedua, telah terpenuhinya suatu urgensi atau kegentingan yang mengharuskan sistem industri teknologi pertahanan Indonesia dilakukan suatu pembaruan hukum dari aspek yuridis. Ketiga, pentingnya perencanaan dan pembentukan peraturan hukum pada konteks kekosongan hukum mengenai DTSS di Indonesia saat ini diharapkan mampu memberikan pedoman dan koridor yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut.

 This legal research aims to assess and analyse the legal protection of defence   technology security systems (DTSS) in the procurement of primary weapons systems in Indonesia. The findings of this analysis are structured around three key aspects. First, it examines the current implementation and governance of the DTSS concept in the procurement of primary weapons systems in Indonesia. Second, it highlights the necessity for legal regulations on DTSS, taking into account the challenges and potential developments anticipated in the future. Third, it proposes a framework for legal regulations designed to provide robust legal protection for the DTSS concept, ensuring its effectiveness given the philosophical, sociological, and juridical considerations.

This research employs a normative-empirical legal methodology, gathering data through two primary sources. The first is primary data obtained through interviews with professionals from defence industry technology companies in Indonesia, specifically PT. Pindad and PT. Dirgantara Indonesia. Additionally, insights were gathered from key representatives of the National Research and Innovation Agency (BRIN), the Defence Industry Policy Committee (KKIP), and the Director of Defence Technology and Industry (DTIP) from the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia. The second source comprises secondary data, which includes primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study obtained 3 (three) conclusions. First, the implementation of the defence technology security system in the procurement of defence equipment and industrial protection technology is currently still something that has not been implemented as an integrated system that is useful for protecting and securing industrial protection and security technology. Second, an urgency has been fulfilled, which requires the Indonesian protection technology industry system to undergo a legal update from a legal aspect. Third, the importance of planning and establishing legal regulations in the context of the legal envelope regarding DTSS in Indonesia is currently expected to be able to provide the right guidelines and corridors to answer these problems.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Defence Technology Security System, Teknologi dalam Hukum, Alat Utama Sistem Senjata, Pertahanan