Institutional Entrepreneurship dalam Penerapan SIPD RI Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Vikadea Qoonitah Babheer, Suyanto, S.E., M.B.A., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SIPD RI yang masih ditemukan banyak permasalahan serta upaya yang dilakukan oleh badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul untuk menerapkan SIPD RI menggunakan Teori Institutional Entrepreneurship.

Metode Penelitian - Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara semi-terstruktur dengan partisipan yang terlibat dalam penggunaan SIPD RI dan telaah dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data. 

Hasil Penelitian - Penyebab penerapan SIPD RI pada kedua OPD dikarenakan adanya peraturan terkait penggunaan SIPD RI dan sanksi jika tidak menggunakan SIPD RI. Kemudian, sistem-sistem yang digunakan OPD sebelumnya belum terintegrasi dan terkoneksi sehingga sulit dilakukan pemantauan oleh Kemendagri. Untuk mendukung penerapan SIPD RI kedua OPD berupaya dengan melakukan bimtek dengan Kemendagri atau pemda lain, belajar otodidak melalui Youtube Kemendagri, tergabung dalam grup SIPD RI nasional, studi ke pemda lain, serta menggunakan aplikasi pendamping. Kedua OPD telah melakukan institutional entrepreneurship dengan mengupayakan kegiatan untuk menerapkan SIPD RI tetapi secara keseluruhan SIPD RI belum dapat menjawab kebutuhan pemda dan belum menjadi satu-satunya sistem yang dapat digunakan dalam setiap proses pelaksanaan pemerintahan.

Objective - This research aims to analyze the implementation of SIPD RI which still has many problems and the efforts made by the local government finance office of Bantul Regency and Gunungkidul Regency to continue implementing SIPD RI using the Theory of Institutional Entrepreneurship.

Design/Methodology - This research used a qualitative research method with a case study approach. The data source for this research was primary data in the form of semi-structured interviews with participants involved in using SIPD RI. The data collection technique used document review.

Findings - The reason for implementing SIPD RI in both OPDs is due to the existence of regulations regarding the use of SIPD RI and sanctions for not using SIPD RI. Then, the systems used by OPD were previously not integrated and connected, making it difficult for the Ministry of Home Affairs to monitor them. To support the implementation of SIPD RI, the two OPDs were trying to carry out technical guidance with the Ministry of Home Affairs or other regional governments, self-taught via YouTube Ministry of Home Affairs, joining the national SIPD RI group, studying with other regional governments, and using companion applications. Both OPDs have carried out institutional entrepreneurship by seeking activities to implement SIPD RI. Overall, SIPD RI has not been able to answer the needs of regional governments and has not become the only system that can be used in every government implementation process.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, SIPD RI, Institutional Entrepreneurship