Transparansi Algoritma Sistem Informasi Publik Gunaan Pemerintah Negara Berkembang: Studi Kasus Paralisis Pemerintah Indonesia

Ihsan Manshur Putra, Dr. Sumiyana, M.Si., Ak., CA.

2024 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis niat transparansi algoritma sistem informasi publik oleh Pemerintah Indonesia untuk mengumpulkan pendapatan negara, baik pajak maupun non-pajak, membelanjakan anggaran negara, dan menyediakan layanan publik yang berkualitas. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan yang mempengaruhi keberanian Pemerintah Indonesia untuk secara transparan mengungkapkan algoritma sistem informasi publik, antara lain intervensi politis, teknologi informasi dan komunikasi, serta ketidakpastian regulasi. Penelitian ini menggunakan analisis interpretatif kritis dengan melakukan wawancara secara mendalam kepada partisipan yang memiliki otoritas dan fungsi pengelolaan sistem informasi publik. Selain itu, perspektif kritis penelitian ini diperkuat melalui pendekatan investigasi paralisis. Penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Indonesia mengalami paralisis untuk secara transparan mengungkap algoritma sistem informasi publik. Paralisis ini dipengaruhi oleh ketiadaan kerangka kerja pengembangan sistem informasi publik yang terstandarisasi, misi politis yang tidak terintegrasi dalam pengembangan sistem informasi publik, kapasitas teknologi informasi dan komunikasi yang terbatas, serta ketidakpastian regulasi. Kedua, pengelolaan sistem informasi publik oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan adanya paralisis dalam pengambilan keputusan, tanpa transparansi yang memadai dalam proses pengungkapan algoritma sistem informasi publik. Selain itu, Pemerintah Indonesia kemungkinan berusaha menghindari tingkat ketidakpercayaan sosial yang tinggi serta potensi penolakan terhadap proses sistem informasi publik, akurasi keputusan, dan ketidakpastian risiko yang dapat muncul akibat transparansi algoritma tersebut. Penelitian ini menghadirkan temuan baru terkait rendahnya motivasi transparansi algoritma sistem informasi publik. Pertama, penelitian ini berargumen bahwa pemerintah di negara berkembang, seperti Indonesia, tidak memiliki kerangka kerja pengembangan sistem informasi publik yang terstandarisasi dan tidak memiliki misi politis yang terintegrasi dalam pengembangan sistem informasi. Kedua, sistem informasi publik milik Pemerintah Indonesia memiliki kapasitas teknologi informasi dan komunikasi yang rendah, termasuk konektivitas yang terbatas, platform yang monolitik, mesin pemrograman yang usang, serta strategi teknologi informasi dan komunikasi yang kurang optimal. Kekurangan-kekurangan ini berkontribusi pada paralisis untuk bertransparansi algoritma sistem informasi publik. Ketiga, sebagian besar negara berkembang mengelola proses bisnis mereka dengan sistem dan prosedur regulasi yang kurang determinatif, yang sering kali mencerminkan tingkat risiko yang tinggi.

This study searches and analyses intentions for transparent public information systems (PIS) algorithms used by the Government of Indonesia (GoI) to collect state tax and non-tax revenues, to spend state expenditures, and to provide quality public services. Moreover, it identifies constraints hindering GoI’s courage to disclose PIS’s algorithms transparently through political interference, information and communication technology (ICT) capacities, and regulatory uncertainty. This research uses an interpretively critical analysis, conducting in-depth interviews with participants having authorisations and functions in managing PIS. In addition, it angulates this study’s critical perspective by employing a paralysis investigation. This study finds that GoI conducts a paralysis to courageously disclose PIS algorithms’ transparency, which is determined by unstandardised first for framework and connection method, unintegrated political mission on developing pis applications, ICT capacities, and regulatory uncertainties. Second, GoI PIS’s management conducts paralysis without transparent decision-making when disclosing PIS’s algorithms. Moreover, GoI probably evades high social disbelief and rejection of PIS’s processes, decision precision and risk uncertainty when transparently disclosed algorithms. This research presents the novelties of low motive algorithm transparency. It first argues that governments in emerging countries like Indonesia suffered from the absence standardised first for framework and connection method and integrated political mission on developing pis applications. Second, GoI’s PIS has low ICT capacities in connectivity, monolith platforms, outdated programming engines and subpar ICT strategies. Consequently, these deficiencies contribute to the lack of transparency in PIS algorithms. Third, most emerging countries control their business processes with regulations’ low determinative systems and procedures, representing high risks.

Kata Kunci : Algorithm, Transparency, Governance, Paralysis, Analysis, Public Information System.