Ketimpangan Pendapatan Antardaerah, Desentralisasi Fiskal, dan Pengaruh Politik di Indonesia

Hepy Dwi Prasetyo, Gumilang Aryo Sahadewo, S.E., M.A., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Penelitian ini mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan antardaerah atau yang lebih familiar dengan istilah ketimpangan fiskal horizontal, yang diukur dengan paradigma indikator tanpa pembobotan populasi, baik secara langsung maupun dengan disertai moderasi dari faktor politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel dari tahun 2010 s.d. 2022 dengan unit cross-section dari seluruh kabupaten/kotamadya dengan agregasi pada level provinsi, kecuali Provinsi Kalimantan Utara, DKI Jakarta, dan empat provinsi baru hasil pemekaran Provinsi Papua. Dari penelitian ditemukan bukti empiris bahwa variabel desentralisasi fiskal berupa ketimpangan fiskal vertikal berpengaruh secara signifikan dengan arah hubungan negatif dan tetap konsisten ketika dilakukan robustness, namun arah hubungan menjadi positif ketika terpengaruh oleh faktor politik parlemen. Untuk variabel desentralisasi fiskal lainnya mempunyai hubungan yang juga konsisten, namun hanya signifikan di beberapa model.

This study examines the relationship between fiscal decentralization and inter-regional income inequality, more commonly known as horizontal fiscal inequality, as measured by the paradigm of indicators without population weighting, either directly or with moderation from political factors in Indonesia. This study uses panel data from 2010 to 2022 with cross-section units of all districts/municipalities with aggregation at the provincial level, except for North Kalimantan, DKI Jakarta, and four new provinces resulting from the expansion of Papua Province. The study found empirical evidence that fiscal decentralization variables such as vertical fiscal inequality have a significant effect with a negative relationship direction and remain consistent when robustness is applied, but the relationship direction becomes positive when affected by parliamentary political factors. For other fiscal decentralization variables, the relationship is also consistent, but only significant in few models.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dana perimbangan, ketimpangan, politik, DPRD, Fixed Effect, Sys-GMM