Tekanan Koersif dalam Praktik Tata Kelola Syariah BPRS di Indonesia

Almira Zandra Pangestuti, Dian Kartika Rahajeng, S.E., M.Sc., Ph.D.,

2024 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi praktik tata kelola syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan BPRS terhadap peraturan tata kelola syariah sesuai dengan POJK Nomor 24/POJK.03/2018 dan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI).

Metode Penelitian - Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten. Analisis dilakukan dengan bantuan Computer-Aided Text Analysis (CATA) pada laporan tata kelola syariah yang dipublikasikan oleh BPRS tahun 2023 di laman perusahaan dan informasi yang berasal dari situs laman BPRS.

Temuan - Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola syariah BPRS di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia (SDM) dan implementasi peraturan tata kelola. Praktik tata kelola syariah yang dijalankan BPRS sering kali belum optimal karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Tekanan koersif dari OJK melalui POJK Nomor 24/POJK.03/2018 mendorong BPRS untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan tata kelola dalam upaya meminimalkan risiko fraud dan meningkatkan kepercayaan publik.

Orisinalitas - Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menganalisis praktik tata kelola syariah pada BPRS sebagai lembaga keuangan mikro, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dibandingkan bank umum syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif teori institusional untuk menilai pengaruh tekanan koersif dalam mendorong kepatuhan tata kelola syariah.

Objectives – The purpose of this study is to explore the practice of Sharia governance in Islamic Rural Banks (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah or BPRS) in Indonesia. Additionally, this study aims to analyze the compliance of BPRS with Sharia governance regulations based on POJK Regulation No. 24/POJK.03/2018 and the Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia (PUG-ESI).

Research Method – This research used a qualitative method with a content analysis approach. The analysis is conducted using Computer-Aided Text Analysis (CATA) on Sharia governance reports published by BPRS in 2023 on the BPRS's website and information obtained from the BPRS websites.

Findings – The findings indicate that the implementation of Sharia governance of BPRS in Indonesia still faces various challenges, particularly in terms of human resource quality and the execution of governance regulations. The Sharia governance practices carried out by BPRS are often suboptimal due to weak internal and external supervision. Coercive pressure from the Financial Services Authority (OJK), through POJK Regulation No.24/POJK.03/2018, encourages BPRS to improve governance transparency and compliance as part of efforts to minimize fraud risk and enhance public trust.

Originality – This study contributes by analyzing Sharia governance practices in BPRS as microfinance institutions, which have received less attention compared to larger Islamic banks. Moreover, this research employs an institutional theory perspective to assess the influence of coercive pressure in promoting compliance with Sharia governance.

Kata Kunci : Tata kelola syariah, BPRS, Tekanan koersif, PUG-ESI, POJK Nomor 24/POJK.03/2018.