Evaluasi terhadap skala prioritas anggaran belanja daerah :: Studi kasus Kab. Luwu Utara

JAYA, Muhtar, Drs. Akhmad Makhfatih, MA

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Anggaran adalah perkiraan, aturan, taksir mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode mendatang, rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka biasanya dalam satuan uang. Belanja daerah menurut PP. No.105 Tahun 2000 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tertentu yang menjadi beban daerah. Prioritas menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 adalah suatu proses dinamis dalam pembuatan keputusan atau tindakan pada saat tertentu dinilai penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kebijakan Pemerintah Daerah Kab.Luwu Utara dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi prioritas anggaran belanja daerah untuk Tahun 2003 dialakosikan pada bidang kewenangan infrastruktur dengan alokasi anggaran 39,30%, pendidikan dan kebudayaan 17,00%, kesehatan 7,90%, dan pertanian dan perkebunan 7,70%, sedangkan sisanya dialokasikan pada bidang kewenangan yang lain, untuk itu perlu dilakukan evaluasi, dengan tujuan untuk mengetahui respon aparat pemda dan respon masyarakat terhadap kesesuaian antara program kerja dengan alokasi anggaran belanja daerah serta realisasi alokasi anggaran belanja daerah yang didasarkan pada skala prioritas anggaran belanja daerah Kab. Luwu Utara. Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis deskriptif, tabulasi dan gambar dan analisis responsi yakni manusia sebagai objek dalam penelitian, dengan metode kualitatif dengan menyampaikan kuesioner kepada responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah rating scale, yakni untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel-variabel yang diteliti, sedangkan pengambilan sampel digunakan tekhnik purposive sample dalam hal ini skala prioritas anggaran belanja daerah Kab. Luwu Utara untuk TA. 2003, dengan membagi 5 kelompok pertanyaan, yaitu : i). pemahaman terhadap skala prioritas anggaran belanja daerah, ii). pemahaman terhadap mekanisme penyusunan skala prioritas anggaran belanja daerah, iii). respon responden terhadap data base yang dimiliki oleh responden, respon responden tarhadap hubungan antara sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur yang menunjukkan mana yang lebih penting, dan, v). respon responden terhadap kesesuaian antara skala prioritas anggaran belanja daerah dengan program kerja dan realisasi alokasi anggaran belanja daerah. Data mentah yang diperoleh pada skala pengukuran rating scale adalah berupa angka, kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan menyimpulkan bahwa, hampir semua responden paham terhadap skala prioritas anggaran dan mekanisme penyusunan skala prioritas anggaran belanja publik, data base yang dimiliki oleh responden terhadap kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana semuanya kurang lengkap. Responden setuju yang menjadi prioritas anggaran belanja daerah untuk TA.2003 adalah sektor pekerjaan umum (infrastruktur), pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, dan sektor pertanian dan perkebunan. Respon responden dari unsur pemda menganggap antara program kerja dengan skala prioritas anggaran belanja, dan realisasi alokasi anggaran belanja publik dengan skala prioritas belanja publik Kab. Luwu Utara TA. 2003 telah sesuai. Tetapi respon responden dari unsur masyarakat menganggap bahwa antara program kerja dengan skala prioritas anggaran belanja, dan realisasi alokasi anggaran belanja publik dengan skala prioritas belanja publik Kab. Luwu Utara TA. 2003 belum sesuai

Budget is a prediction, a regulation, and an estimate of revenue and expense expected for a future period; a plan for resources allocation, which is stated in figure or amount of currency. Regional expense according to the Government Regulation No. 105/2000 includes all cash out-flow within a fixed period that the government must afford. Priority according to the Decree of the Minister of Home Affairs No. 29/2002 is a dynamic process in decision-making or action in a particular time that is considered urgent, supported with a commitment to implementing the decision. The regional government policy of Luwu Utara regency to improve its public service set as priority in its 2003 Regional Budget has allocated 39.30% for the sectors of infrastructure, 17% for education and culture, 7.90% for health, and 7.70% for agriculture and farming, while the rest is for other sectors. Therefore, it needs evaluation that aims to know the responses of the regional government apparatus and the public toward the appropriateness between the work-program and budget allocation as well as the realization of budget allocation based on the priority scale in the Regional Budget of Luwu Utara regency. The research used instruments of descriptive analysis, tabulation and picture, and also response analysis, i.e., human as object of the research by applying qualitative method by means of questionnaire for the respondents. The measurement scale used was rating scale, which means measuring the respondents’ perception toward the researched variables. The samples were taken using purposive sampling technique, in this case the priority scale of Luwu Utara Regional Budget for 2003 fiscal year, dividing the questions into 5, namely: i) understanding on the priority scale of the regional budget, ii) understanding on the mechanism of the priority scale setting, iii) respondents’ response toward the database they have, iv) respondents’ response toward the relation among the sectors of education, health, agriculture, and infrastructure that indicate which is more important, and v) respondents’ response toward the appropriateness between the priority scale and the work-program, as well as the realization of budget allocation. The raw data obtained in the rating scale are in numeric to be then interpreted into qualitative ones. From the results, the research concluded that almost all respondents understand the budget priority scale and the mechanism of priority scale setting. However, the respondents’ database about public need for facilities and infrastructure was incomplete. They agreed that the budget priority for 2003 fiscal year was for the sectors of infrastructure, education and culture, health, and agriculture/farming. The response of the respondents from the regional government element regarded that the work-program and the budget priority scale as well as the realization of budget allocation and priority scale had been appropriate. On the other hand, the respondents from the public element considered that they were not appropriate

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah,Skala Prioritas