Analisis Governance Network dalam Kebijakan Ketahanan Pangan (Studi Tentang Program Lorong Wisata di Kota Makassar)

Much Faisal Syaputra, Dr. Ambar Widaningrum, MA

2024 | Tesis | S2 Administrasi Publik

Ketahanan Pangan telah menjadi isu global yang menarik perhatian berbagai negara di belahan dunia. Kegagalan dalam mengelola ketahanan pangan memiliki dampak buruk seperti ketidakstabilan ekonomi, gejolak sosial dan politik, serta membahayakan stabilitas nasional. Berbagai langkah kebijakan telah dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak buruk tersebut baik dalam tingkat internasional, nasional, maupun lokal. Makassar sebagai kota terbesar keempat di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas masalah dan tantangan yang cukup tinggi terutama dalam sektor ketahanan pangan, misalnya saja jumlah kebutuhan pangan tertinggi diantara wilayah kota lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Makassar mencetuskan program Lorong Wisata sebagai alternatif solusi dalam mengatasi krisis pangan global. Program Lorong Wisata mengadopsi model urban farming dengan harapan dapat mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi struktur jaringan kebijakan ketahanan pangan di Kota Makassar melalui program Lorong Wisata. Selain itu, mengetahui peran dan hubungan antar aktor menjadi fokus lainnya dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, tahapan analisis terdiri dari lima fase yaitu menyusun, membongkar, merakit kembali, menafsirkan, dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur jaringan kebijakan program lorong wisata menggunakan pendekatan multi-aktor untuk mendorong kolaborasi antar aktor kebijakan. Namun, implementasi program menghadapi kendala yaitu kurang optimalnya peran perguruan tinggi, lembaga pendidikan, dan swasta. Selain itu, absennya gugus tugas dan tim teknis menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan keterlibatan aktor non-pemerintah. Dinas Ketahanan Pangan merupakan aktor utama dalam program Lorong Wisata. Aktor lain yang memiliki peran aktif dalam program tersebut ialah Kecamatan, Kelurahan, RT dan RW, Dewan Lorong, dan Penanggung Jawab Lorong. Disisi lain, interaksi antar aktor lebih intens di tingkat teritorial serupa, sedangkan hubungan dengan aktor strategis cenderung terbatas pada fungsi koordinasi. Sementara itu, dalam temuan penelitian ini, beberapa hal yang perlu digaris bawahi dalam tata kelola jaringan kebijakan ketahanan pangan ialah pentingnya pendekatan multi aktor, peran pemerintah melalui intervensi kebijakan, dan kepercayaan yang dapat ditumbuhkan melalui proses interaksi. Disisi lain, penelitian ini mengidentifikasi bahwa indikator aturan kelembagaan dalam tata kelola jaringan kebijakan tidak menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi tata kelola jaringan kebijakan. Sebaliknya, keberhasilan tata kelola jaringan lebih ditentukan oleh intervensi pemerintah melalui pendistribusian sumber daya dan kehadiran secara berkelanjutan.

Food security has become a global issue that has attracted the attention of various countries in various parts of the world. Failure to manage food security has adverse impacts such as economic instability, social and political turmoil, and endangers national stability. Various policy steps have been taken to prevent and minimize these adverse impacts both at the international, national, and local levels. Makassar as the fourth largest city in Indonesia has a fairly high level of complexity of problems and challenges, especially in the food security sector, for example, the highest number of food needs among other urban areas. Therefore, the Makassar City Government initiated the Lorong Wisata program as an alternative solution in overcoming the global food crisis. The Lorong Wisata program adopts an urban farming model with the hope of realizing food security and food independence.

This study aims to identify the structure of the food security policy network in Makassar City through the Lorong Wisata program. In addition, knowing the roles and relationships between actors is another focus in this study. The research method used is a qualitative descriptive approach. Meanwhile, data collection is carried out through interviews, observations, and documentation. After obtaining the required data, the analysis stage consists of five phases, namely compiling, disassembling, reassembling, interpreting, and conclude.

The results of this study show that the policy network structure of the lorong wisata program uses a multi-actor approach to encourage collaboration between policy actors. However, the implementation of the program faces obstacles, namely the less optimal role of universities, educational institutions, and the private sector. In addition, the absence of task forces and technical teams indicates the need to strengthen coordination and involvement of non-governmental actors. The Food Security Office is the main actor in the Lorong Wisata program. Other actors who have an active role in the program are the Sub-district, Urban village, Neighbourhood, the Lorong Council, and the Person in Charge of the Aisle. On the other hand, interactions between actors are more intense at similar territorial levels, while relationships with strategic actors tend to be limited to coordination functions. Meanwhile, in this research findings, several things that need to be underlined in the governance of the food security policy network are the importance of a multi-actor approach, the role of the government through policy intervention, and trust that can be grown through the interaction process. On the other hand, this research identifies that institutional rule indicators in policy network governance are not significant factors that affect policy network governance. In contrast, the success of governance network is more determined by government intervention through the distribution of resources and presence on an ongoing basis.

Kata Kunci : Lorong wisata, Jaringan tata kelola, Ketahanan pangan