Implikasi CitiGov dalam Validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Proses Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan di Kabupaten Bantul terhadap Biaya Kepatuhan

Risteta Ellita Rizky, Adrianto Dwi Nugroho, S.H., Adv.LLM., LL.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis validasi BPHTB terhadap proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh PPAT di Kabupaten Bantul sebelum berlakunya CitiGov terhadap biaya kepatuhan dan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi CitiGov dalam validasi BPHTB terhadap proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh PPAT di Kabupaten Bantul terhadap biaya kepatuhan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan juga responden melalui kuesioner. Data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada, kemudian dapat ditarik kesimpulan untuk menyusun jawaban atas rumusan masalah yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa validasi BPHTB terhadap proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh PPAT di Kabupaten Bantul sebelum berlakunya CitiGov tidak memiliki biaya kepatuhan perpajakan yang rendah karena pendaftaran hingga validasi SSPD BPHTB masih dilakukan secara manual. Implikasi CitiGov dalam validasi BPHTB terhadap proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh PPAT di Kabupaten Bantul telah memiliki biaya kepatuhan perpajakan yang rendah karena pendaftaran hingga validasi SSPD BPHTB dilakukan secara online.

The purpose of this study is to determine and analyze the validation of BPHTB on the process of transferring rights to land and/or buildings by PPAT in Bantul Regency before the enactment of CitiGov on compliance costs and to determine and analyze the implications of CitiGov in the validation of BPHTB on the process of transferring rights to land and/or buildings by PPAT in Bantul Regency on compliance costs.

This type of research is normative empirical research with descriptive research characteristics. Primary data is obtained from interviews with sources and respondents through questionnaires. Secondary data is obtained from the results of literature searches. Data analysis in this research uses qualitative data analysis which produces analytical descriptive data, and is collected to then describe existing facts, then conclusions can be drawn to compile answers to the formulation of existing problems.

Based on the results of the research, it can be concluded that BPHTB validation of the process of transferring rights to land and/or buildings by PPAT in Bantul Regency before the enactment of CitiGov did not have low tax compliance costs because registration to validation of SSPD BPHTB was still done manually. The implications of CitiGov in the validation of BPHTB on the process of transferring rights to land and/or buildings by PPAT in Bantul Regency has had low tax compliance costs because registration to validation of SSPD BPHTB is done online.

Kata Kunci : CitiGov, BPHTB, Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Biaya Kepatuhan