Keberlakuan Perjanjian Kawin Yang Disahkan Di Luar Negeri Dalam Sengketa Harta Pada Perkawinan Di Luar Indonesia (Studi Putusan Perkara Ika Heru Bethari Versus Alim Lim)

Gabrielle Poetri Soebiakto, Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan dari suatu perjanjian kawin yang disusun dan disahkan di luar negeri terhadap perkawinan di luar Indonesia berdasarkan sistem hukum di Indonesia serta menganalisis konsekuensi hukum akibat sengketa harta bersama antara Alim Lim dengan Ika Heru Bethari terhadap objek harta bersama yang berada di Indonesia berdasarkan perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan di luar negeri tetapi tidak terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan data penelitian utama berupa data sekunder yaitu studi kepustakaan dan data tambahan berupa data primer yaitu wawancara dengan narasumber yang ahli dalam bidang yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif.

Penelitian ini menunjukan bahwa keberlakuan perjanjian kawin yang dibuat dan disahkan di luar negeri namun tidak terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kasus sengketa harta bersama antara IHB dan AL adalah tidak dapat berlaku di Indonesia karena perjanjian kawin tersebut tidak dilegalisasi sesuai peraturan yang berlaku terkait keberlakuan dokumen asing di Indonesia. Tidak didaftarkannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil tidak mempengaruhi status keabsahan dari perjanjian kawin dan hanya berimplikasi pada tidak terlindunginya pihak ketiga. Atas dasar tidak berlakunya perjanjian kawin antara IHB dan AL untuk mengatur pembagian harta dalam perkawinan menciptakan konsekuensi bercampurnya harta antara IHB dan AL. Konsekuensi hukum yang lantas timbul pada objek harta bersama yang diakibatkan dari bercampurnya harta pada perkawinan antara IHB dan AL, ialah : (1) harta bersama dengan objek berupa tanah tunduk pada Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan AL sebagai warganegara asing dilarang memiliki hak milik, maka hak dari sebagian harta tanah milik AL harus dilepaskan, (2) terhadap harta bersama dengan objek selain tanah maka berlaku ketentutuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta dapat dibagi dua sama rata antara masing-masing pihak, sehingga antara AL dan IHB masing-masing mendapatkan bagian sama rata. 

This study aims to analyze the liability of a prenuptial agreement prepared and ratified abroad for intermarriage based on the Indonesian legal system and analyze the legal consequences of the dispute over matrimonial property between Alim Lim and Ika Heru Bethari on the object of matrimonial property located in Indonesia based on a prenuptial agreement made and ratified abroad but not registered ini Civil Registration Office of Indonesia.

The type of research is normative juridicial with a case study approach using the main research data in the form of secondary data, namely literature studies and additional data in the form of primary data, namely interviews with resource persons who are experts in the field under study. Data analysis in this research os done in a qualitative way.

This study shows that the liability of a prenuptial agreement made and ratified abroad but not registered with the Civil Registration Office in the case of a matrimonial property dispute between IHB and AL cannot be occur in Indonesia because the prenuptial agreement is not legalized in accordance with applicable regulations regarding the liability of foreign documents in Indonesia. Not being registered with the Civil Registration Office does not affect the liability status of the prenuptial agreement and only implies that thrid parties are not protected. On the basis of the non-liability of the prenuptial agreement between IHB and AL to regulate the matrimonial property in marriage creates the consequences of mixing property between IHB and AL. Legal consequences that then arise on the matrimonial property resulting from the mixing property in the marriage between IHB and AL, are : (1) matrimonial property with objects in the form of land is subject to Agrarian Law which states that in this case AL as a foreign citizen is prohibited from having property rights, so the rights of some AL's land property mus be released, (2) for matrimonial property with objects other than land, the provisions of Marriage Law apply which states that property can be divided equally between each party, so that between AL and IHB each get a portion equally.

Kata Kunci : Perkawinan Campuran, Perjanjian Kawin, Harta Bersama