Peran Lembaga Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Lahan Bandar Udara Melalan di Kabupaten Kutai Barat

Angela Pingkan Kuluq, Dr. Rimawati, S.H., M.Hum

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Lembaga Adat dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan lahan Bandar Udara Melalan antara Masyarakat Hukum Adat suku Dayak Tunjung-Benuaq dengan TNI AU di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat dan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Lembaga Adat dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan lahan Bandar Udara Melalan di Kampung Gemuhan Asa Kabupaten Kutai Barat.  Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan bahan penelitian yakni data primer dan data sekunder. Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.  Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa, peran Lembaga Adat besar Kabupaten Kutai Barat dinilai sangat penting dalam upaya penyelesaian sengketa bagi masyarakat hukum adat terkait kepemilikan lahan di Kampung Gemuhan Asa, adalah sebagai institusi penyelesaian sengketa. Ketua Adat Besar berperan sebagai mediator atau penengah para pihak yang bersengketa dan sebagai pemimpin mediasi dalam proses penyelesaian sengketa, serta sebagai hakim perdamainan dalam pengembilan Keputusan. Kepala Adat juga sebagai fasilitator yang memfasilitasi/penghubung para pihak yang bersengketa. Hambatan-hambatan yang ditemui Lembaga Adat dalam upaya penyelesaian sengketa kepemilikan lahan Bandar Udara di Kampung Gemuhan Asa ini adalah kurangnya bukti-bukti tertulis untuk memperkuat kepemilikan lahan,  susahnya mengumpulkan sesepuh atau tokoh adat, dan juga ego para pihak dalam mempertahankan tanahnya.

This study aims to determine and analyze the role of the Adat Institution in efforts to resolve the Melalan Airport land ownership dispute between the Dayak Tunjung-Benuaq Community and the Air Force in Gemuhan Asa Village, West Kutai Regency and to analyze the obstacles found by the Adat Institution in efforts to resolve the Melalan Airport land ownership dispute in Gemuhan Asa Village, West Kutai Regency.  This research is an empirica juridical research, with research materials namely primary and secondary data. The nature of this research is descriptive. Primary data is obtained directly from respondents and sources through interviews. Secondary data is obtained from literature research. Data analysis was carried out using qualitative analysis methods.  The conclusion of this research shows that, the role of the Great Adat Institution of West Kutai Regency is considered very important in dispute resolution efforts for Adat law communities related to land ownership in Gemuhan Asa Village, is as a dispute resolution institution. The Chief of Adat Besar acts as a mediator or mediator of the disputing parties and as a mediation leader in the dispute resolution process, as well as a peace judge in making decisions. The Adat Chief/Mantiiq is also a facilitator who facilitates/connects the disputing parties. The obstacles encountered by the Adat  Institution in the effort to resolve the airport land ownership dispute in Gemuhan Asa Village are the lack of written evidence to strengthen land ownership, the difficulty of gathering elders or traditional leaders, and also the ego of the parties in defending their land.

Kata Kunci : Sengketa, Kepemilikan Lahan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat Gemuhan Asa