Kehadiran Dayah Diniyah Darussalam Dalam Mengelola Publicness Terhadap Korban Penyintas Kekerasan Seksual Di Aceh Barat

Aulia Putri Rezky, Dr. Subando Agus Margono, M.Si

2024 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisi kehadiran Dayah Diniyah Darussalam sebagai rumah aman dalam mengelola publicness untuk membantu korban penyintas kekerasan seksual di Aceh Barat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Dayah mengintegrasikan nilai publik yakni perwujudan inklusivitas penanganan kasus kekerasan seksual  bagi korban penyitas yang bertentangan dengan budaya patriarki setempat dan Qanun Jinayat yang kerap menyudutkan dan mendegradasi hak-hak korban penyintas. Dayah hadir sebagai organisasi publik yang dapat mengisi ketidakhadiran pemerintah dengan memberikan perlindungan, pendampingan, dan rehabilitasi bagi korban.

Melalui konsep publicness, penelitian ini mengukur tingkat kepublikan Dayah Diniyah melalui tiga kriteria yakni Akses dan Kepentingan dari Ben and Gaus (1983) dan Opini Publik dari Habermas (1996). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep public value melalui proses creating public value Ringeling (2015) untuk menelisik perbedaan nilai publik yang berbeda antara organisasi dan kemudian menganalisis negosiasi dan kontestasi yang terjadi sebagai implikasi dari perbedaan nilai publik tersebut. Penelitian menambahkan dimensi fleksibilitas sebagai temuan utama yakni untuk memahami bagaimana organisasi publik lain dapat mengelola publicness dalam konteks yang kompleks. Dayah menunjukkan fleksibilitas melalui negosiasi yang terlihat dari kolaborasi yang dilakukan bersama LBH Banda Aceh ketika menghadapi Qanun Jinayat. Fleksibilitas juga terjadi dalam kontestasi antara Dayah Diniyah dengan pemerintah Aceh Barat.

Dimensi fleksibilitas juga berkontribusi pada literatur tentang publicness dengan menawarkan perspektif baru terkait organisasi publik lain yang dapat mengintegrasikan nilai publik di lingkungan dengan budaya patriarki yang kuat. Hal ini menjadi referensi penting bagi kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual di Aceh dan daerah lainnya.

This research examines and analyzes the presence of Dayah Diniyah Darussalam as a safe house in managing publicness to help victims of sexual violence survivors in West Aceh. The focus of this research is on how Dayah integrates public values, namely the realization of inclusiveness in handling cases of sexual violence for survivors that contradict the local patriarchal culture and Qanun Jinayat which often cornered and degraded the rights of survivors. Dayah is present as a public organization that can fill the absence of the government by providing protection, assistance, and rehabilitation for victims.

Through the concept of publicness, this research measures the level of publicness of Dayah Diniyah through three criteria namely Access and Interests from Ben and Gaus (1983) and Public Opinion from Habermas (1996). In addition, this research also uses the concept of public value through Ringeling's (2015) process of creating public value to examine the differences in public value between organizations and then analyze the negotiations and contestations that occur as an implication of these differences in public value. The research added the dimension of flexibility as a key finding in this study which is to understand how other public organizations can manage publicness in a complex context. Dayah showed flexibility through negotiation which can be seen from the collaboration with LBH Banda Aceh when dealing with Qanun Jinayat. Flexibility also occurs in the contestation between Dayah Diniyah and the West Aceh government.

The flexibility dimension also contributes to the literature on publicness by offering a new perspective on other public organizations that can integrate public values in an environment with a strong patriarchal culture. This is an important reference for policies to protect victims of sexual violence in Aceh and other regions.

Kata Kunci : Dayah Diniyah Darussalam, publicness, public value, kontestasi, negosiasi, kekerasan seksual, fleksibilitas, inklusivitas.