KEABSAHAN PERJANJIAN INVESTASI BERJANGKA ANTARA PIALANG BERJANGKA DAN NASABAH YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Amser Irawan Panjaitan, Dr. Veri Antoni, SH., M.Hum

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan, pertama mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian investasi yang dibuat secara elektronik dalam PBK ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas hukum perjanjian. Kedua mengetahui dan menganalisis konsekuensi hukum dan solusi dari perjanjian investasi antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang dibuat secara elektronik yang pengisian registrasi online dilakukan oleh WPB dan/atau marketing.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan alat bukti berupa studi dokumen dan didukung wawancara narasumber. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis menggunakan teknik kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama perjanjian investasi antara Pialang Berjangka dan Nasabah yang dibuat secara elektronik yang dibantu pengisiannya oleh WPB dan/atau marketing dapat mengakibatkan tidak sahnya perjanjian elektronik tersebut karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 46 ayat (2) huruf a, b, dan d PP No. 71 Tahun 2019. Kedua, konsekuensi hukum atas perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum melalui Pengadilan Negeri atau Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), pengenaan sanksi administratif dan/atau pidana, serta solusi permasalahan tersebut, di antaranya : reformulasi Pasal 142 PP No. 49 Tahun 2014, mengevaluasi dan memperbaiki Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021, optimalisasi penggunaan teknologi dalam verifikasi identitas dan tanda tangan elektronik, meningkatkan peran Direktur Kepatuhan, serta pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi calon Nasabah.  

This research has 2 (two) objectives, firstly, to determine and analyze the validity of futures investment agreements made electronically in the futures trading commodity (PBK) in terms of applicable laws and regulations and the legal principles of agreements. Secondly, to determine and analyze the legal consequences as well as the solution of investment agreements between Futures Brokers and Customers which are made electronically, and the online registration is completed by Futures Broker’s representatives (WPB) and/or marketing..

This research method uses normative juridical research. Normative juridical research is used to obtain secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials using evidence in the form of document studies and supported by interviews with experts. The data collected in this research will be processed and analyzed using qualitative techniques. 

The result of this research concludes firstly, that an investment agreement between a Futures Broker and customer that is made electronically and assisted in filling out by WPB and/or marketing can result in the electronic agreement being invalid because it does not meet the requirements for the validity of the agreement as regulated in the Article 1320 of Civil Code jo. Article 46 (2) letters a, b, and d PP No. 71 of 2019. Secondly, legal consequences of the agreement can be canceled or nullified by law through the District Court or Arbitration, the imposition of administrative sanction and/or criminal sanction, and the solutions to these problems include: reformulating Article 142 PP No. 49 of 2014, evaluating and improving Bappebti’s regulation No. 9 of 2021, adopting the use of technology in identity verification and electronic signature, increasing the role of the Compliance Director, as well as continuous training and education for potential customers. 

Kata Kunci : Perdagangan Berjangka, Pialang Berjangka, Nasabah