Penerapan Denda Damai Terhadap Perkara Tindak Pidana Penyelundupan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

HENGKI CHARLES PANGARIBUAN, Dr. Supriyadi, S.H., Hum.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menerapkan denda damai dalam tindak pidana penyelundupan. Selain itu penelitian ini juga akan menganalisis problematika yang dihadapi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam menjatuhkan denda damai dan  mengenai penerapan denda damai di masa mendatang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris yang didukung oleh wawancara dengan responden dan narasumber, serta mengadopsi penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan data sekunder. Data sekunder berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menggunakan alat studi dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan. Pertama, Kejaksaan Agung memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu perkara melalui mekanisme denda damai sebagaimana dalam UU Kejaksaan dan kewenangan tersebut telah diterapkan melalui Kerjaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus penyelundupan minya dengan tersangka CV Amin Market Jaya dengan mempertimbangkan tujuan restoratif dan besaran denda damai. Kedua, penerapan denda damai oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta membuka potensi untuk diterapkannya denda damai di masa mendatang. Namun terdapat beberapa tantangan diantaranya belum adanya pedoman bagi Kejaksaan tinggi Jakarta dalam menjatuhkan denda damai. 

This study aims to determine and analyze the basic considerations of the Jakarta Special Capital Region High Prosecutor's Office in applying peace fines in smuggling crimes. In addition, this research will also analyze the problem faced by  Jakarta Special Capital Region High Prosecutor's Office in applying peace fines and the application of peace fines in the future. This research is a type of empirical normative research supported by resource person interviews, as well as adopting library research by utilizing secondary data. Secondary data comes from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through the documentation method using document study tools. Data analysis was conducted qualitatively. This research has two conclusions. First, the Attorney General's Office has the authority to resolve a case through an amicable fine mechanism as stipulated in the Prosecutor's Law and this authority has been applied through the DKI Jakarta High Prosecutor's Office in an oil smuggling case with the suspect CV Amin Market Jaya by considering restorative purposes and the amount of the amicable fine. Second, the application of peace fines by the DKI Jakarta High Prosecutor's Office opens up the potential for the application of peace fines in the future. However, there are several challenges including the absence of guidelines for the Jakarta High Prosecutor's Office in imposing peace fines.

Kata Kunci : Denda Damai, Tindak Pidana Penyelundupan, Kejaksaan, Tindak Pidana Ekonomi