Analisis penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 di Kota Bukittinggi

NOVARINA, Risma, Prof.Dr. Abdul Halim, MBA.,Akt

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Menguatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik dalam tatanan pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya mencuatkan masalah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah daerah. Untuk menjawab tuntutan tersebut Pemerintah Pusat melalui PP No. 105 Tahun 2000 mensyaratkan pertanggungjawaban keuangan Kepala Daerah harus disusun dalam bentuk laporan keuangan. Permasalahan yang kemudian timbul di daerah adalah sistem akuntansi bagaimana yang akan digunakan oleh Daerah untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem akuntansi keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang didasarkan pada Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, dan untuk menganalis apakah sistem diterapkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut telah sesuai dengan prinsip - prinsip dasar akuntansi yang ada dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 sebagai acuan analisis. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen dan arsip. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sistem akuntansi keuangan yang digunakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi memiliki beberapa perbedaan dengan sistem akuntansi yang ada dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi pengelola keuangan, catatan akuntansi serta sistem dan prosedur akuntansi yang digunakan. Perbedaan-perbedaan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan serta keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh Daerah. Namun demikian, penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak mempengaruhi proses akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang bermanfaat untuk penyusunan laporan keuangan, karena secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar akuntansi yang ada dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002

This study aims at describing the financial accounting system based on Kepmendagri 29/2002 that is used by local government of Bukittinggi Municipality, and analyzing the implementation of the system that has started in 2004, whether it has appropriated or not with the accounting principles in Kepmendagri 29/2002. The research conducted through qualitative analysis using Kepmendagri 29/2002 as the tool of analysis. Data used in this study are primary data collected from interview and participatory observation in research’s location, and also secondary data such as documents and archives. The results shown that financial accounting system implemented by local government of Bukittinggi Municipality has some differences with those in Kepmendagri 29/2002. The differences can be seen in the organization structure of financial management, accounting system and procedures as well as the journal and the ledger used in recording process. The modification is made after considering the condition, capability, and the shortcomings of the resources owned by local government. However, in general, the modification is not influence the accounting process to provide accounting information that will used in making financial report, because it still keep the accounting principles as in Kepmendagri 29/2002.

Kata Kunci : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah,Kepmendagri No29 Th 2002, public accountability, local government financial accounting system, Kepmendagri 29/2002