Pengeluaran Layanan Pokok dan Kemiskinan di Kawasan Nusa Tenggara Era Pemerintahan Joko Widodo

Gilang Riadi Andrianto, Prof. Dr. Catur Sugiyanto, MA.

2025 | Tesis | S2 Magister Ek.Pembangunan

Upaya pembangunan belum berhasil mengatasi peningkatan populasi miskin di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun banyak program bantuan dan intervensi telah diterapkan, kemiskinan tetap menjadi masalah yang berkelanjutan. Nusa Tenggara, yang mencakup Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), menempati peringkat kedua dalam hal tingkat kemiskinan di antara tujuh wilayah yang diidentifikasi berdasarkan persentase penduduk yang hidup dalam kondisi miskin pada era pemerintahan Joko Widodo. Tingkat kemiskinan di NTB dan NTT berada di atas rata-rata nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran layanan pokok terhadap kemiskinan di kawasan Nusa Tenggara era pemerintahan Joko Widodo. Analisis menggunakan metode random effect dengan variabel kontrol berupa tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, pdrb dan dummy pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah observasi sebanyak 256 kota/kabupaten dari kawasan Nusa Tenggara selama periode 2015—2022, yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengeluaran layanan pokok pemerintah daerah, yang terdiri dari belanja fungsi pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di kawasan Nusa Tenggara. Hal ini mengindikasikan ketidakefektifan alokasi anggaran yang kemungkinan disebabkan oleh kurangnya ketepatan sasaran atau implementasi yang kurang optimal. Pengeluaran besar tidak menjamin pencapaian hasil yang diharapkan jika tidak didukung oleh perencanaan dan pengawasan yang baik. Kurangnya koordinasi antar-sektor juga berpotensi menyebabkan belanja pada sektor-sektor ini tidak memberikan dampak terpadu yang maksimal bagi masyarakat miskin. 

Development efforts have not yet succeeded in addressing the rising population of the poor worldwide, especially in developing countries. Despite numerous aid programs and interventions, poverty remains a persistent issue. Nusa Tenggara, which includes West Nusa Tenggara (NTB) and East Nusa Tenggara (NTT), ranks second in poverty levels among the seven regions identified by the percentage of the population living in poverty during the Joko Widodo administration. Poverty rates in NTB and NTT are above the national average. This study aims to analyze the impact of core service expenditures on poverty in the Nusa Tenggara region during the Joko Widodo administration. The analysis employs the random effects method with control variables including the open unemployment rate, average years of schooling, life expectancy, GDP, and a COVID-19 pandemic dummy variable. This study uses secondary data with 256 observations across cities/regencies in Nusa Tenggara from 2015 to 2022, sourced from the Directorate General of Fiscal Balance at the Ministry of Finance and Statistics Indonesia. The analysis results indicate that local government core service expenditures, which include spending on education, health, and social protection, have a negative and insignificant effect on poverty in the Nusa Tenggara region. This finding suggests the ineffectiveness of budget allocation, likely due to lack of target accuracy or suboptimal implementation. High expenditure does not guarantee the achievement of expected results if it is not supported by sound planning and supervision. Additionally, insufficient inter-sectoral coordination may cause spending in these sectors to fail to produce a maximized, integrated impact on the poor. 

Kata Kunci : belanja kesehatan, belanja pendidikan, belanja perlindungan sosial, random effect method, kemiskinan, pengeluaran layanan pokok, pemerintahan Joko Widodo.