Multi Voting Share (MVS) dalam POJK No. 22/Pojk.04/2021: Adaptasi Pertumbuhan New Economy dan Dilema Kedudukan Pemegang Saham

Elaina Aurylia Permadi, Prof. Dr. Paripurna P. Sugarda, S.H.,M.Hum., LL.M

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Era new economy memicu pertumbuhan industri teknologi yang memiliki karakteristik khusus dengan kebutuhan akan pengaruh pendirinya dalam menjalankan korporasi. Kebutuhan ini direspons dengan penggunaan multi-voting share (MVS), yang oleh Indonesia diadaptasi sebagai Saham dengan Hak Suara Multiple (SDHSM) melalui POJK NO. 22/POJK.04/2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman atas peranan MVS dalam adaptasi pertumbuhan new economy pada emiten bidang teknologi serta konstruksi hukum kedudukan pemegang saham dalam skema MVS melalui POJK NO. 22/POJK.04/2021. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode normatif yuridis menggunakan pendekatan literatur, pendekatan undang-undang, serta pendekatan perbandingan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

Penelitian ini menemukan bahwa era new economy menjadikan struktur MVS kembali populer sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan emiten teknologi untuk mempertahankan pengaruhnya. Kebutuhan ini direspons oleh berbagai negara dan bursa efek untuk mendorong pertumbuhan emiten teknologi di pasar modal, termasuk Indonesia. Terlepas dari tingginya kebutuhan atas MVS, potensi risikonya yang sejak dahulu menjadikan pemegang saham lainnya termarginalisasi. Jaminan atas kedudukan pemegang saham lainnya dilakukan melalui safeguard untuk membatasi penerapan MVS, yaitu berupa persayaratan khusus emiten, ketentuan sunset provision, batas rasio hak SDHSM, pembalikan sementara berbasis peristiwa ke one-share one-vote, dan penerapan GCG. POJK NO. 22/POJK.04/2021 menunjukkan langkah responsif atas kebutuhan hukum korporasi dan pasar modal Indonesia. Di sisi lain implementasi dan pengawasan merupakan tugas besar oleh OJK dan BEI untuk memastikan keseimbangan antara pemegang saham tetap terjaga di tengah tekanan kebutuhan MVS di era new economy ini.

The new economy era has catalyzed the growth of the technology industry, characterized by the distinctive need for founders to retain influence in corporate governance. This need has been addressed through the implementation of multi-voting shares (MVS), which Indonesia has adopted as Saham dengan Hak Suara Multipel (SDHSM) under POJK NO. 22/POJK.04/2021. This study aims to provide a comprehensive understanding of the role of MVS in facilitating the growth of the new economy within technology issuers and to examine the legal construction of shareholder positions within the MVS framework as stipulated in POJK NO. 22/POJK.04/2021. 

This qualitative research employs a normative legal methodology, utilizing a literature-based, statutory, and comparative approach. The study draws on primary and secondary data comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. 

The findings reveal that the new economy era has revitalized the popularity of MVS structures as a mechanism for technology issuers to safeguard their influence. Various countries and stock exchanges, including Indonesia, have embraced this need to stimulate the growth of technology issuers in capital markets. However, despite the growing demand for MVS, its risks particularly the marginalization of other shareholders, remain. To mitigate these risks, safeguards have been introduced to constrain the application of MVS, including specific issuer requirements, sunset provisions, SDHSM voting ratio limits, temporary event-based reversion to a one-share one-vote model, and the enforcement of Good Corporate Governance (GCG) principles. POJK NO. 22/POJK.04/2021 represents a responsive measure to the evolving legal needs of Indonesian corporations and capital markets. Nevertheless, the effective implementation and oversight by the OJK and BEI are critical to ensuring that shareholder balance is maintained amidst the pressures posed by the demand for MVS in this new economy era.

Kata Kunci : New Economy, Multi-Voting Share, Saham Dengan Hak Suara Multipel, BEI, OJK