Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pembatalan Dan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrasae Internasional Dalam Perkara Kementerian Pertahanan Dengan Navayo International AG Dan Hungarian Export Credit Insurance
Faris Edwin Utama, Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D
2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA
Penulisan tesis ini membahas tentang
tindak pidana korupsi sebagai dasar untuk pembatalan dan penolakan pelaksanaan
putusan arbitrase internasional dalam perkara antara Kementerian Pertahanan
Indonesia dengan Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance.
Studi ini mengkaji bagaimana tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi keputusan
arbitrase internasional, khususnya dalam konteks ketertiban umum. Tesis ini
juga menganalisis peraturan hukum yang relevan dan studi kasus yang ada untuk
memberikan gambaran tentang penerapan prinsip ketertiban umum dalam arbitrase
internasional.
Penulisan Hukum ini merupakan yuridis
normatif yang didukung dengan wawancara
narasumber untuk mendukung argumentasi dan temuan dalam penelitian ini.
Jenis data yang digunakan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
terhadap Undang-Undang, jurnal hukum.
Hasil penelitian ini merupakan konstruksi
hukum tindak pidana korupsi dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan International Court of Arbitration
berdasarkan hukum Singapura. Korupsi dikontruksikan pelanggaran ketentuan
peraturan perundangan-undangan sehingga merupakan pelanggaram kebijakan hukum (public policy). Tindak pidana korupsi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
ketertiban umum apabila bertentangan dengan sendi-sendi asasi dari
seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia, bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, telah melanggar kedaulatan negara
dan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat yang memeriksa perkara Kementerian Pertahanan dengan Navayo dan
HECI dapat menentukan tindak pidana korupsi sebagai pelanggaran ketertiban umum
karena terdapat putusan pengadilan yang membuktikan telah terjadi tindak pidana
korupsi dalam pengadaan kontrak.
This
thesis addresses the issue of corruption as a basis for the annulment and
refusal of enforcement of international arbitral awards, specifically in the
case involving the Indonesian Ministry of Defense, Navayo International AG, and
Hungarian Export Credit Insurance. The study examines how acts of corruption
can influence international arbitral decisions, particularly in the context of
public policy. Additionally, this thesis analyzes relevant legal regulations
and existing case studies to provide an understanding of the application of
public policy principles in international arbitration.
This
research employs a normative juridical approach, supported by interviews with
experts to reinforce the arguments and findings presented. The data utilized in
this study is derived from a literature review of statutes, legal journals, and
relevant legal instruments.
This research finds the legal construction of corruption can be used as a basis for annulling a decision by the International Court of Arbitration under Singaporean law. Corruption is construed as a violation of legal provisions, thus constituting a breach of public policy. Corruption offenses can also be categorized as violations of public order if they conflict with the fundamental principles of the entire legal system and society in Indonesia, violate the prevailing laws and regulations in Indonesia, and infringe upon the sovereignty of the state and the legal sovereignty of the Republic of Indonesia. The Central Jakarta District Court, which examined the case between the Ministry of Defense and Navayo and HECI, can determine corruption offenses as violations of public order, given that there are court decisions proving that corruption occurred in the contract procurement process.
Kata Kunci : arbitrase internasional, tindak pidana korupsi, ketertiban umum
