Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Untuk Membuat dan Memperbaharui Peraturan Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta

Wirando Prasetya Girsang, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Terdapat dua tujuan dalam Penelitian ini. Pertama, untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan pengawasan Dinas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan yang berkewajiban untuk membuat dan memperbarui peraturan perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap perusahaan di Provinsi DKI Jakarta yang tidak membuat dan memperbarui peraturan perusahaan.           

Penelitian ini termasuk dalam kategori normatif empiris  dan bersifat analitis deskriptif, yang berasal dari pemeriksaan fakta-fakta primer dan sekunder dalam berbagai sumber hukum. Jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan diperoleh dengan memanfaatkan sumber data primer melalui wawancara dengan responden. Dengan studi dokumen, data sekunder bersumber dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Data penelitian disajikan secara deskriptif setelah melalui analisis kualitatif.

Pada penelitian ini ditemukan : Pertama, dalam pelaksanaannya, pengawasan Dinas Ketenagakerjaan di DKI Jakarta terhadap pembuatan dan pembaruan Peraturan Perusahaan menghadapi kendala pada tahap perencanaan, dimana pengawasan ini dilakukan hanya berdasarkan data yang tersedia, yang mengakibatkan tidak meratanya pengawasan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat masalah seperti minimnya pengetahuan dan literasi, serta perbedaan sudut pandang terkait norma Peraturan Perusahaan di kalangan perusahaan, tidak didukungnya fasilitas sarana dan prasarana. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan belum sepenuhnya efektif, ditinjau dari faktor-faktor dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto serta dilema politik hukum dalam penegakan norma ketenagakerjaan terkait Peraturan Perusahaan.

This study aims to achieve two primary objectives. First, it seeks to determine and analyze the process of supervision conducted by the Manpower Office over companies that are required to create and update company regulations in the DKI Jakarta Province, in accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. Secondly, objective is to comprehend and examine the legal measures implemented against corporations located in the DKI Jakarta Province that fail to create and update their company regulations.

This study was conducted by looking at primary and secondary data from various legal sources, falls under the categories of normative empirical and descriptive-analytical research. Interview guidelines are used to solve the specified problems while you gather primary data from respondents through interviews. On the other hand, Literature reviews are employed to get secondary information from all three types of legal sources. The results of the study is examined presented in a descriptive form and subjected to a qualitative analysis.

According to study findings. First, in the execution of the Manpower Office's supervision at DKI Jakarta on the making and updating of Company Regulations, there are obstacles at the planning stage, where it is carried out only based on available data and uneven supervision and the implementation stage, when the execution of Manpower Office Supervision is not supported by sufficient facilities and infrastructure, and there are discrepancies in opinions regarding the standards of Company Regulations from the Company about knowledge and literacy levels. Second, there have been legal and political obstacles in implementing firm regulating labor standards, which have prevented law enforcement by Labor Inspectors from operating entirely successfully in terms of Soerjono Soekanto's notion of effectiveness.

Kata Kunci : Pengawas Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, Pelaksanaan Hukum, Penegakan Hukum, Pembuatan dan Pembaharuan.