Analisis kemampuan keuangan Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pinjaman di era otonomi daerah :: STudi kasus kajian terhadap preproposal kerjasama investasi dengan PT Dwipa Kreatek Persada

JUARSA, Nerpi, Dr. Catur Sugianto, MA

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam era otonomi daerah ini menghadapi permasalahan berkenaan dengan terbatasnya kemampuan keuangan untuk mendanai kegiatan pembangunan berdasarkan sumber-sumber keuangan yang ada. Pada saat yang sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberian pelayanan yang optimal kepada masyarakatnya, telah disusun berbagai program kegiatan pembangunan yang membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu, Bupati Lampung Barat telah berupaya menjalin kerjasama dengan beberapa investor, diantaranya dengan PT Dwipa Kreatek Persada dari Jakarta. Penyampaian preproposal terdiri dari beberapa rencana program yang sifatnya cost recovery, dengan total rencana anggaran yang diusulkan sebesar Rp2.983.650.150.000,- (dua trilyun sembilan ratus delapan puluh tiga milyar enam ratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah). Besarnya kebutuhan investasi untuk membiayai rencana program di atas, dan terbatasnya kapasitas finansial berakibat pada terbatasnya kemampuan investasi daerah, sementara kebutuhan untuk melakukan investasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin besar. Untuk itu perlu dicari alternatif pembiayaan guna meningkatkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, karena sampai saat ini kerjasama dengan pihak swasta belum terealisasi. Pinjaman daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan yang dapat dilakukan dalam merealisasikan rencana program yang telah disusun. Berdasarkan hal tersebut, maka tesis ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pinjaman untuk membiayai rencana program preproposal tersebut. Dalam menganalisis kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pinjaman dilakukan dengan cara menghitung nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimum Pinjaman (BMP). Berdasarkan PP Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah, nilai DSCR tidak boleh kurang dari 2,5 dan BMP tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil analisis dan pembahasan perhitungan DSCR, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Barat layak melakukan pinjaman. Dilihat dari analisis terhadap BMP, jika Kabupaten Lampung Barat ingin membiayai rencana program preproposal melalui pinjaman, maka harus dilaksanakan secara bertahap. Dari hasil simulasi yang dilakukan dengan asumsi kenaikan komponen APBD sebesar 10% per tahun, tingkat bunga pinjaman bervariasi 8%, 10% dan 12%, serta alternatif jangka waktu pinjaman 10 tahun dan 20 tahun, diperoleh kesimpulan bahwa Kabupaten Lampung Barat memiliki kemampuan untuk melakukan pinjaman

The Local Government of Lampung Barat in the era of autonomy facing with problem concerning the restrictic of financial capacity in financing development based on potential resources. At the same time, in order to increase prosperity and giving service of excellent to the public society, the local government have arrange many development programmes that need large amount of fund. For that, the government have building partnership with some investors, including with PT Dwipa Kreatek Persada from Jakarta. The proposal consist of several programme plans that have characteristic as cost recovery projects, with budget plan proposal totally Rp2.983.650.150.000,- (two trillion nine hundred eighty three billion six hundred fifty million and one hundred fifty thousand rupiahs). The high investment need to finance those programme plans, and the restrictic of financial capacity may cause the restrictic of regional investment capacity, while the need to invest in order to increse prosperity of public society is getting higher. For that we need to find alternatif of financing to increase regional capability in fullfill the need of investment, because until now there have been no realization on partnership with any investor. Local borrowing is one of alternatives of development finance resources that can be use to realizing the programme plans. Based on that, this tesis is made to find out the financial capability of The Local Government of West Lampung District in using borrowing as an alternatif to finance the programme plans. In analizing the financial capability of The Local Government of Lampung Barat in local borrowing, here we count for Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Borrowing (MLB). Based on PP Number 107 Year 2000 about Local Borrowing, the value of DSCR is at least 2,5 and MLB value cannot exceed 75% of local budget general revenue at previous fiscal year. From the result analysis of the DSCR formula, The Local Government of West Lampung District can afford to borrow in financing the programme plans. If we use the MLB analysis, the result is if The Local Government of Lampung Barat is willing to use local borrowing as an alternatif to finance the programme plans, than it had to be done gradually. From the simulation result using assumtion that APBD component increase 10% per year, interrest rates variating at 8%, 10% and 12%, and with periode of borrowing at 10 years and 20 years, it can be conclude that The Local Government of West Lampung District has the ability to use local borrowing as an alternatif to finance the programme plans.

Kata Kunci : Keuangan Daerah,Pinjaman,Kerjasama Investasi, local borrowing, Debt Service Coverage Ratio (DSCR) and Maximum Limit of Borrowing (MLB).