MEKANISME PENILAIAN GANTI KERUGIAN OLEH PENILAI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi)

Panji Kertopati, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2024 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme tahapan-tahapan penilaian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Penilai, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang adil dan layak, baik dari internal maupun dari eksternal. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data diteliti dengan cara studi lapangan dan juga studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, mekanisme penilaian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum oleh Penilai dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi penguasaan dan kepemilikan terlebih dahulu, untuk kemudian penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai tersebut dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi tanah, bangunan, tanaman, hingga kerugian lain yang dapat dinilai. Namun demikian, terdapat kelemahan dengan adanya satu ketentuan yang belum diatur secara khusus, yaitu ketiadaan pengaturan khusus tentang Penilai Pertanahan independen yang salah satunya adalah Zona Nilai Tanah untuk Penilai Pertanahan independen, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya Penilai Pertanahan independen dalam melakukan penilaian tanah secara sama atau mendekati nilai nyata dari aset tertentu masyarakat. Kedua, faktor-faktor penghambat dalam penilaian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang adil dan layak terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu pada faktor struktur, terdapat dualisme pihak antara Direktorat Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional dengan Penilai Pertanahan independen yang diberikan tugas dan kewenangan dalam melakukan penilaian ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pada faktor substansi, ketiadaan pengaturan khusus tentang Penilai Pertanahan independen yang salah satunya adalah Zona Nilai Tanah untuk Penilai Pertanahan independen. Pada faktor budaya hukum, kurangnya komunikasi atau sosialiasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang terdampak, sehingga menyebabkan adanya penolakan warga untuk secara ikhlas melepaskan tanahnya.

ABSTRACT

This study aims to examine the mechanism of the stages of land acquisition compensation assessment for development in the public interest by the Appraiser, and to identify and analyze the inhibiting factors in the assessment of fair and proper land acquisition compensation for development in the public interest, both internally and externally. This study is an empirical legal study using primary and secondary data. The data was examined by means of field studies and document studies. The data was analyzed qualitatively. The results of the analysis are presented descriptively. The results of the study show that first, the mechanism for assessing compensation for land acquisition for development in the public interest by the Appraiser is carried out by inventorying and identifying control and ownership first, then assessing the amount of compensation by the Appraiser is carried out on a land plot by plot, including land, buildings, plants, to other losses that can be assessed. However, there is a weakness with one provision that has not been specifically regulated, namely the absence of special regulations regarding independent Land Appraisers, one of which is the Land Value Zone for Independent Land Appraisers, resulting in the independent Land Appraisers not being optimal in assessing land that is the same or close to the real value of certain community assets. Second, the inhibiting factors in the assessment of compensation for land acquisition for development in the public interest that are fair and proper are divided into 3 (three), namely in the structural factor, there is a dualism of parties between the Directorate of Land Assessment and Land Economics at the National Land Agency and the independent Land Appraiser who is given the task and authority to assess compensation for land acquisition for development in the public interest. In the substance factor, the absence of special regulations regarding independent Land Appraisers, one of which is the Land Value Zone for independent Land Appraisers. In the legal culture factor, the lack of communication or socialization between the government and the affected community, resulting in the refusal of residents to willingly release their land.

Kata Kunci : Ganti Rugi, Penilai, Tanah.