Analisis Cetak Biru Layanan Untuk Meningkatkan Kelancaran Pembayaran Di Perusahaan PT Pembantu Usaha Perintis

Firdaus Masykur Murtadlo, Prof. Nurul Indarti, Sivilokonom., Cand.Merc., Ph.D.

2024 | Tesis | S2 Manajemen

Peningkatan Kesadaran Akan Pentingnya Legalitas Usaha Di Kalangan Pelaku Usaha Di Indonesia Belum Sepenuhnya Diimbangi Dengan Implementasi Yang Optimal, Terutama Di Sektor UMKM. Hambatan Seperti Keterbatasan Informasi, Akses Layanan Yang Terbatas, Serta Birokrasi Yang Kompleks Menghambat Pemenuhan Persyaratan Legalitas Yang Krusial Bagi Keberlanjutan Usaha Dan Pertumbuhan Ekonomi. Legalweb Hadir Sebagai Solusi Untuk Mendukung Perkembangan Dan Keberlanjutan Usaha Dengan Menyediakan Layanan Legalitas Yang Mencakup Edukasi Dan Bantuan Dalam Perizinan Usaha. Meskipun Slogan "Terima Dulu Baru Bayar" Berhasil Menarik Minat Banyak Pelaku Usaha, Pendekatan Ini Menghadirkan Tantangan Finansial Akibat 7% Transaksi Pelanggan Yang Belum Dilunasi.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Merancang Proses Layanan, Mengidentifikasi Hambatan, Dan Memberikan Rekomendasi Perbaikan Pada Layanan Legalitas Usaha Di Legalweb Melalui Pendekatan Cetak Biru Layanan. Metode Penelitian Yang Digunakan Adalah Kualitatif, Melalui Observasi Dan Wawancara Selama Periode September Hingga Oktober 2024 Dengan Pihak-Pihak Terkait, Yaitu Bagian Layanan Pelanggan, Administrasi, Dan Penghubung Notaris. Data Dianalisis Menggunakan Metode Analisis Konten Yang Mencakup Reduksi Data Dari Wawancara Dan Observasi, Serta Pengelompokan Tema Untuk Mengidentifikasi Isu Utama, Yang Kemudian Divisualisasikan Melalui Cetak Biru Layanan Untuk Memastikan Akurasi Serta Validitasnya.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Tertundanya Pembayaran Sebesar 7% Disebabkan Oleh Beberapa Faktor, Termasuk Kurangnya Verifikasi Klien, Tidak Adanya Pemberitahuan Status Layanan Yang Menyebabkan Ketidakpastian Bagi Klien, Serta Risiko Dari Pemberian Uang Muka (DP) Kepada Penghubung Notaris. Untuk Mengatasi Masalah Ini, Penelitian Ini Mengusulkan Tiga Solusi: (1) Optimalisasi Proses Verifikasi Dengan Menggunakan Opsi Zoom Meeting Untuk Memastikan Dokumen Diajukan Langsung Oleh Klien; (2) Penerapan Standard Operating Procedure (SOP) Untuk Meningkatkan Komunikasi Internal Dan Memberikan Informasi Status Layanan Kepada Klien Secara Berkala; Dan (3) Manajemen Risiko Pembayaran DP Untuk Mengurangi Potensi Hambatan Pembayaran.

The rise in awareness of the importance of business legality among entrepreneurs in Indonesia has not been fully supported by optimal implementation, particularly in the MSME sector. Challenges such as limited access to information, restricted service availability, and complex bureaucracy hinder the fulfillment of crucial legal requirements essential for business sustainability and economic growth. Legalweb offers a solution by providing legality services that include education and assistance with business licensing. While the slogan "Receive First, Pay Later" has successfully attracted many entrepreneurs, this approach presents financial challenges, as 7% of customer transactions remain unpaid.

This study aims to design service processes, identify barriers, and provide improvement recommendations for Legalweb's business legality services using a service blueprint approach. A qualitative research method was employed, involving observations and interviews conducted from September to October 2024 with key stakeholders, including Customer Service, Administration, and Notary Liaison teams. The data were analyzed through content analysis methods, involving data reduction from interviews and observations, as well as theme grouping to identify primary issues. These findings were then visualized in a service blueprint to ensure accuracy and validity.

The findings reveal that the 7% payment delay stems from factors such as insufficient client verification, the absence of service status updates that create uncertainty for clients, and risks associated with down payments (DP) provided to notary liaisons. To address these issues, the study proposes three solutions: (1) optimizing the verification process by implementing Zoom Meeting options to ensure documents are directly submitted by clients; (2) establishing Standard Operating Procedures (SOPs) to improve internal communication and provide clients with regular updates on service status; and (3) mitigating risks associated with DP payments to minimize potential payment challenges.

Kata Kunci : Terhambatnya Pembayaran, Desain Layanan, Cetak Biru Layanan/Payment Obstacles, Service Design, Service Blueprint