Identifikasi kendala penerapan Kepmendagri Nomor:29 Tahun 2002 dalam penyusunan anggaran belanja daerah Kabupaten Bengkayang :: Studi kasus dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004

YAKOBUS, Drs. Harnanto, M.Soc.Sc

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Era reformasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dihadapkan pada tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah yang digunakan dalam menjalankan fungsi pelayanan. Tuntutan perubahan ini berdampak pula pada sistem penyusunan anggaran di daerah yang semula menggunakan sistem anggaran tradisional dengan pendekatan line item dan incremental menuju sistem anggaran yang berbasis kinerja yang dikenal dengan anggaran kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 mewajibkan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) harus mengacu pada anggaran kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Kepmendagri Nomor: 29 Tahun 2002 dalam proses penyusunan anggaran belanja daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004, untuk mengetahui kendala-kendala penerapan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam penyusunan anggaran belanja daerah Kabupaten Bengkayang TA 2004, serta untuk mengetahui komposisi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang TA2004. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian descriptive analysis dengan alat analisis Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan alat analisis proporsi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2004 belum sepenuhnya mengacu Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002. Adapun beberapa kendala dalam penerapan Kepmedagri Nomor 29 Tahun 2002 dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004 terdiri dari kendala formulasi kebijakan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran lebih memberdayakan DPRD sehingga lebih mengedepankan proses politik yang berdampak pada lambannya proses penyusunan APBD, belum tersusunnya Arah Kebijakan Umum APBD, Renstra belum digunakan sebagai instrumen penyusunan anggaran yang utama, penentuan kegiatan dan alokasi anggaran masih bersifat terpusat, belum disusunnya Standar Analisa Belanja (SAB) dan Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk menilai kewajaran biaya suatu kegiatan. Kendala operasional penyusunan anggaran unit kerja meliputi kurangnya koordinasi tim pengendali anggaran sehingga memuncukan penafsiran yang berbeda-beda dalam penyusunan APBD, masih terbatasnya informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran kinerja, serta banyaknya nomor rekening sehingga sulit menentukan kode rekening yang tepat untuk suatu kegiatan. Adapun komposisi belanja dalam APBD Kabupaten Bengkayang TA 2004 terdiri dari belanja aparatur 42%, belanja publik 51%, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan 4% dan belanja tidak tersangka 2%. Berkaitan dengan kendala-kendala tersebut maka beberapa rekomendasi kebijakan yang disarankan yakni perlu memperkuat proses penyusunan Renstra dengan melibatkan stake holder yang meliputi unit-unit kerja daerah, masyarakat, LSM dan kaum akademisi, perlu penyusunan instrumen pendukung penyusunan anggaran kinerja berupa SAB dan SPM daerah sambil menunggu acuan dari pemerintah tingkat atas, serta perlu dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam tentang penyusunan anggaran kinerja.

Reform era, governance management of local government have given on to demand of transparancy and accountability in management of local resource be used in running public service function. This Change of demand affect to system of budget compilation in local goverment which its being from the beginning use the traditional budget system with the line of item approach and incremental to the budget system being based on performance recognized with the performance budget as commended in Kepmendagri 29/2002 obliging local goverment in compiling Revenue Plan and Area Expense ( APBD) have to relate in performance budget. This research aim to know the applying of Kepmendagri 29/2002 in course of compilation of budget local government Bengkayang regency on budget year 2002, to know the constraints of applying of Kepmendagri 29/2002 in compilation budget of Bengkayang Regency on budget year 2004, and also to know the expense composition of Revenue Plan and Expense of local government of Regency of Bengkayang TA 2004. The method used in research are descriptive research by Kepmendagri 29/ 2002 and proportion analyzer. Pursuant the research result have known that the compilation of APBD of Regency of Bengkayang on budget year 2004 not yet fulled relate the Kepmendagri 29/2002. Some constraint to applying of Kepmedagri 29/2002 in compilation APBD of Regency of Bengkayang on Budget Year 2004 consisted by the constraint of formulasi of budget policy covering budget compilation more empowered DPRD so that more placing forward of politics process affecting its come slowgoing the compilation APBD process, not yet lapped over Policy Direction of APBD, Untapped Renstra as prima facie budget compilation instrument, determination of activity and budget allocation still have the character of centrally, not yet compiled of Standard Analyse the Expense ( SAB) and Standard of Service of Minimun (SPM ) which can be made as instrument to assess the expense equity of an activity. Constraint of Operational of compilation of unit budget work to cover the lack of coordination of team of budget controller so that shown different interpretation each other in compilation APBD, still the limited information of related to compilation of performance budget, and also to the number of difficult to account number so that determine the correct account code to an activity. As for expense composition in APBD of Regency of Bengkayang budget year 2004 consisted of the expense public servant civil 42%, public expense 51%, expense of sharing holder and financial aid 4% and unpredicted expense 2%. This constraints hence some policy recommendation suggested namely require to strengthen the process of compilation strategic of plan (RENSTRA) by entangling stake holder covering unit work the area, society, Non Government Organizations ( LSM) And academician clan, need the compilation of instrument of supporter of compilation of performance budget in the form of local SAB area and local of SPM area at the same time await the reference from upstairs government, and also require to be conducted a more circumstantial socialization about compilation of performance budget

Kata Kunci : Anggaran Belanja Daerah, Kepmendagri No29 Tahun 2002, Kendala