tinjauan yuridis pelindungan hukum terhadap penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal untuk pengangkutan barang

Rezaldy, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian antara Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel, Jo. Putusan Nomor 466/PDT/2020/PT DKI dengan prinsip dan ketentuan hukum perdata di Indonesia, serta untuk menganalisis bentuk pelindungan hukum yang komperhensif dalam Putusan Nomor: 1116 K/Pdt/2023 terhadap penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal untuk pengangkutan.       

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Penelitian normatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang didukung dengan data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif.       

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka terdapat ketidaksesuaian antara Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel, Jo. Putusan Nomor 466/PDT/2020/PT DKI dengan prinsip dan ketentuan hukum perdata di Indonesia, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum di mana salah dalam menempatkan pihak terut tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan menjadi eror in persona, sehingga Majelis Hakim seharusnya tetap memeriksa dan mengadili pokok perkara. Putusan Nomor: 1116 K/Pdt/2023 yang memutus untuk membatalkan putusan tingkat sebelumnya dan mengadili sendiri perkara a quo merupakan bentuk pelindungan hukum yang komperhensif (represif), dengan menyatakan PT. Trust Line Marine sebagai pemberi sewa (in casu tergugat/ termohon kasasi) terbukti melakukan wanprestasi karena lalai dalam menyediakan kapal yang layak operasi dan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam perjanjian sewa.

This research aims to determine and analyze the alignment between Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel, Jo. Decision Number 466/PDT/2020/PT DKI with the principles and provisions of civil law in Indonesia, as well as to analyze the form of comprehensive legal protection in Decision Number: 1116 K/Pdt/2023 concerning tenants in ship lease agreements for transportation.     

This research uses a normative legal research method, with several approaches including the statutory approach, conceptual approach, and case study approach. This normative research is conducted by collecting secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials, supported by data obtained through interviews with sources. The collected data is then analyzed qualitatively and presented in a descriptive form.       

Based on the results of the research and analysis conducted, there is a discrepancy between Decision Number 10/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Sel, Jo. Decision Number 466/PDT/2020/PT DKI and the principles and provisions of civil law in Indonesia. This discrepancy arises because the panel of judges that examined and adjudicated the case a quo erred in applying the law, specifically in misplacing the respondent party, which did not render the lawsuit as error in persona. Thus, the panel of judges should have continued to examine and adjudicate the merits of the case. Decision Number 1116 K/Pdt/2023, which ruled to annul the previous court decisions and to adjudicate the case a quo itself, represents a form of comprehensive (repressive) legal protection. It determined that PT. Trust Line Marine, as the lessor (in this case, the respondent in cassation), was found to be in default for failing to provide a seaworthy vessel that met the specifications agreed upon in the charter agreement.

Kata Kunci : Pelindungan Hukum, Wanprestasi, Perjanjian