Kesesuaian alokasi belanja pembangunan dan belanja pelayanan publik terhadap rencana pembangunan tahunan daerah (Repetada) Kabupaten Bengkulu Selatan

FAIZAL, Henry, Drs. Wahib Suseno, M.Agr

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur alokasi belanja pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2002 dan belanja pelayanan publik Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2003. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian alokasi belanja pembangunan dan belanja pelayanan publik Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) tahun 2002 dan 2003. Adapun wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data realisasi belanja daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 1995/1996 – 2003. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kontribusi dan sistem evaluasi prioritas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi menunjukkan sektor dengan alokasi belanja pembangunan yang paling besar selama tahun anggaran 2002 yaitu Rp8.151.622.000 atau dengan kontribusi sebesar 25,30%. Namun demikian, bidang pendidikan dan kebudayaan mendominasi dalam struktur belanja untuk pelayanan publik pada tahun anggaran 2003 dengan alokasi sebesar Rp103.635.197.250 atau dengan kontribusi 59,19%. Ada dua sektor yang menunjukkan kesesuaian antara alokasi belanja pembangunan dan Repetada tahun 2002, yaitu sektor aparatur pemerintahan dan pengawasan dan sektor subsidi atau pemberian kepada daerah bawahan. Sembilan belas sektor lainnya selain dua sektor tersebut tidak menunjukkan adanya kesesuaian antara alokasi belanja pembangunan dengan Repetada Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2002. Ada empat bidang yang menunjukkan kesesuaian antara alokasi belanja pelayanan publik dan Repetada tahun 2003, yaitu Bidang Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada prioritas pertama, Bidang Administrasi Umum dan Pemerintahan yaitu pada prioritas kedua, Bidang Perikanan dan Kelautan yaitu pada prioritas kedelapan, dan Bidang Perhubungan pada prioritas ketigabelas. Ada sembilan bidang lainnya yang tidak menunjukkan adanya kesesuaian antara alokasi belanja pelayanan publik dengan Repetada Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2003. Dengan demikian, pada tahun 2003, terdapat lebih banyak kesesuaian prioritas pembangunan antara belanja pelayanan publik dengan Repetada Kabupaten Bengkulu Selatan.

This research attempted to analyze the structure of development expenditure allocation in South Bengkulu Regency in the fiscal year 2002 and the public service expenditure in South Bengkulu Regency in the fiscal year 2003. This research also attempted to evaluate the appropriateness of development and public service expenditure in South Bengkulu Regency to the Local Annual Development Planning (Repetada) in the year 2002 and 2003. The area to be object of this research was South Bengkulu Regency. The data used in the research were secondary data consisting of the regional expenditure realization of South Bengkulu Regency in the year 1995/1996 – 2003. The analysis method applied in this research were contribution analysis and priority evaluation system. The findings of this research indicated that transportation sector had the highest allocation of development expenditure during fiscal year 2002, i.e Rp8.151.622.000 or contribution of 25.30%. But, the education and culture area dominated in public service expenditure structure during fiscal year 2003. There were two sectors that has appropriateness between development expenditure allocation and the Repetada during 2002, i.e government apparatus and monitoring sector and subsidy to the lower area sector. Another nineteen sectors didn’t show appropriateness between development expenditure allocation and the Repetada of South Bengkulu Regency in the fiscal year 2002. There were four areas that had approriateness between public service expenditure allocation and the Repetada in the fiscal year 2003, i.e education and culture area in the first priority, general administrative and governmental area in the second priority, fishing and marine area in eighth priority, and communication in thirteenth priority. Another nine areas didn’t show appropriateness between public service expenditure allocation and the Repetada of South Bengkulu Regency in the fiscal year 2003. In the fiscal year 2003, there were more appropriateness in development priority between public service expenditure and the Repetada of Bengkulu Selatan Regency.

Kata Kunci : Repetada, ALokasi Belanja Pembangunan dan Belanja Pelayanan Publik