AKIBAT HUKUM TERBITNYA SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DENGAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TUNGGAL DALAM PEMBERIAN KREDIT SINDIKASI (STUDI KASUS PADA PT BPR DANAMAS PRIMA DAN PT BPR DEWA ARTHAKA MULYA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL)

Muhammad Dary Satriokusumo, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas dampak eksistensi perjanjian kredit sindikasi terhadap kesalahan terbitnya sertifikat hak tanggungan tunggal dalam kredit sindikasi dan akibat hukum terbitnya sertifikat hak tanggungan secara elektronik dengan pemegang hak tanggungan tunggal dalam pemberian kredit sindikasi pada PT BPR Danamas Prima dan PT BPR Dewa Arthaka Mulya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman dengan subjek penelitian adalah responden. Cara dan alat pengumpulan data primer dengan wawancara dan pedoman wawancara, sedangkan untuk data sekunder menggunakan metode dokumentasi dan studi dokumen. Data dianalisis secara deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum terbitnya sertifikat hak tanggungan secara elektronik dengan pemegang hak tanggungan tunggal dalam perjanjian kredit sindikasi pada PT BPR Danamas Prima dan PT BPR Dewa Arthaka Mulya di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, kedudukan kreditur yang akan menjadi pemegang Hak Tanggungan dalam perjanjian kredit sindikasi dan mengetahui akibat hukum terhadap kesalahan terbitnya sertifikat hak tanggungan secara elektronik dengan pemegang hak tanggungan tunggal.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit sindikasi antara para kreditur dan debitur tidak menyebutkan tentang kreditur yang akan menjadi pemegang Hak Tanggungan. Kesalahan Sertifikat Hak Tanggungan terhadap kreditur yang namanya tidak tercantum mengakibatkan tidak sempurnanya terhadap eksekusi jaminan dan bagi hasil jika dikemudian hari terjadi. Saran bagi kreditur peserta sindikasi dan notaris perlu memiliki pemahanan dan pengetahuan tentang perjanjian kredit sindikasi. Bagi PPAT dan Kantor Pertanahan agar lebih teliti dan hati-hati terhadap pengisian data dan verifikasi data terkait dengan pendaftaran.

This study aims to determine and discuss the impact of the existence of a syndicated credit agreement on the error in issuing a single mortgage certificate in a syndicated credit and the legal consequences of issuing a mortgage certificate electronically with a single mortgage holder in providing syndicated credit at PT BPR Danamas Prima and PT BPR Dewa Arthaka Mulya at the Bantul Regency Land Office. The research materials use primary, secondary and tertiary legal materials. The research location was conducted in Bantul Regency and Sleman Regency with the research subjects being respondents. The method and tools for collecting primary data using interviews and interview guidelines, while for secondary data used documentation and document study methods. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The results of the research and discussion in this study are the legal consequences of the issuance of electronic mortgage certificates with single mortgage holders in syndicated credit agreements at PT BPR Danamas Prima and PT BPR Dewa Arthaka Mulya at the Bantul Regency Land Office, the position of creditors who will become Mortgage holders in syndicated credit agreements and knowing the legal consequences of errors in the issuance of electronic mortgage certificates with single mortgage holders. The conclusion of this study is that the syndicated credit agreement between creditors and debtors does not mention the creditor who will be the holder of the Mortgage Right. The error in the Mortgage Right Certificate for creditors whose names are not listed results in imperfect execution of the guarantee and profit sharing if it occurs in the future. Suggestions for creditors participating in the syndication and notaries need to have an understanding and knowledge of the syndicated credit agreement. For PPAT and the Land Office to be more careful and precise in filling in data and verifying data related to the electronic registration of Mortgage Rights.

Kata Kunci : Kredit Sindikasi, Hak Tanggungan Elektronik