Pinjaman daerah sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan APBD di Kota SIngkawang Provinsi Kalimantan Barat

MUSLIMIN, Drs. Wahyu Widayat, M.Ec

2004 | Tesis | Magister Ekonomika Pembangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Daerah Kota Singkawang Propinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pinjaman. Kemampuan keuangan ini diteliti dengan mengukur tingkat kelayakan pinjaman Daerah dan batas maksimum pinjaman (BMP) yang diperbolehkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah. Adapun data yang digunakan berupa data sekunder runtut waktu (time series) berupa Realisasi Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Singkawang selama periode 2002-2004. Data tersebut meliputi penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak (BHP/BP) atau bagian daerah serta sumbangan dan bantuan atau dana alokasi umum (DAU), sedangkan data pengeluaran daerah berupa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang diperoleh dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Singkawang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sambas. Alat analisis yang digunakan adalah analisis Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dan Batas Maksimal Pinjaman (BMP) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 serta alat analisis lainnya untuk menghitung pertumbuhan dan kontribusi serta proyeksi dari masing-masing variabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Singkawang mempunyai kemampuan untuk melakukan pinjaman Daerah selama periode penelitian yaitu tahun 2002-2004. Hal ini tercermin dari adanya dana netto yang dapat disisihkan setiap tahunnya yang berarti Daerah mampu menyediakan angsuran pinjaman. Rata-rata besarnya DSCR dari tahun 2002-2004 adalah Rp25.299.507.591 sedangkan Besarnya Batas Maksimum Pinjaman (BMP) rata-rata sebesar Rp74.257.394.536, sedangkan untuk tahun 2005-2007 besarnya DSCR rata-rata adalah Rp38.478.808.392 dan BMP rata-rata sebesar Rp149.663.322.804.

This research was aimed to find out the ability of local financial of Singkawang County in West Kalimantan Province in carrying out debt. This financial ability was observed by measuring the reliability of local debt and the Maximum Debt Limit (BMP) obtained according to the Regulation number 25/ 1999 about the financial balance between the Central and Local Government and Governmental Regulation Number 107 in the year of 2000 about Local Debt. The data used was in the form of time series secondary data manifested the realization of Regional Budget of Revenue and Expenditure (APBD) of Singkawang County Government withing the period of 2002-2004. The data comprised of local revenue including genuine local revenue (PAD), tax share/ non-tax share (BHP/BP) or local share and charity and assistance or general allocation fund (DAU), while the data of local expense was in the form of routine expense and developmental expense obtained from Bagian Keuangan of Singkawang County Government and Central Bureau of Statistics (BPS) of Sambas Regency. The analysis method used was Debt Service Coverage Ratio analysis (DSCR) and Maximum Debt Limit according to Local Regulation Number 107 in the year of 2000 and other analysis method to calculate the growth and contribution and the projection of each variable. The result of this study showed that Singkawang Local Government had an ability to carry out Local Debt within the research period, 2002-2004. This is reflected with the existence of net fund collected annually, meaning the district was able to provide installment of the debt. The average of DSCR from the year of 2002 to 2004 was Rp25,299,507,591. While, the amount of Maximum Debt Limit (BMP) was of Rp74,257,394,536, while for the year of 2005-2007, the amount of DSCR in average will be Rp38,478,808,392 and BMP was of Rp149,663,332,804.

Kata Kunci : APBD,Pinjaman Daerah