Perbedaan Putusan Hakim dalam Penetapan Pengampuan bagi Penyandang Disabilitas Psikososial

Sarasati Bianti, Dr. Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum.

2024 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penulisan tesis ini dilakukan karena terdapat perbedaan putusan hakim dalam menetapakan pengampuan bagi penyandang disabilitas psikososial. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mendalami permasalahan, meliputi kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan negeri yang tidak menggunakan dasar hukum khusus dalam mempertimbangkan penetapan pengampuan bagi penyandang disabilitas psikososial. Selain itu juga untuk mengeksplorasi perbedaan pemahaman hakim serta implikasi dari penetapan pengampuan itu sendiri serta membantu dalam pengidentifikasian kebijakan dan pedoman yang diperlukan untuk membimbing hakim dalam menilai kecapakan bertindak.

Metode penelitian dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dengan merujuk hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini meliputi hukum positif maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan penetapan pengampuan penyandang disabilitas psikososial oleh hakim di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat suatu putusan pengadilan negeri yang tidak menggunakan dasar hukum khusus (UU Penyandang Disabilitas) dalam pertimbangan putusan pengampuan bagi penyandang disabilitas psikososial adalah tetap mengikat dan harus dianggap benar sepanjang tidak dibatalkan oleh pengadilan di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan asas res judicata pro veritate habeteur. Kemudian, implikasi dari penetapan pengampuan penuh dan parsial bagi disabilitas psikososial yakni bahwa pengampuan penuh berdampak pada hilangnya kecakapan bertindak dalam seluruh aspek hukum, sementara pengampuan parsial yakni bahwa individu yang terkena pengampuan masih memiliki kecakapan bertindak dalam hal-hal yang tidak dicakup oleh pengampuan. Lebih lanjut, tidak adanya standar hukum beracara dalam menilai kecapakan bertindak pada penetapan pengampuan baik penuh maupun parsial berpotensi memberikan ketidakadilan bagi penyandang disabilitas psikososial.

This thesis was written due to the differences in judges’ decisions in determining guardianship for individuals with psychosocial disabilities. This thesis aims to delve into the issue, including the binding force of district court decisions that do not use a specific legal basis (Law on Persons with Disabilities) in considering the appointment of guardianship. In addition, it seeks to explore the differences in judges' understanding and the implications of determining guardianship itself and to assist in identifying the necessary policies and guidelines to guide judges in assessing the capacity to act.

This thesis involves normative yuridical research methods, by refering to applicable laws and regulations. The research includes positive law and legal principles related to judges' determination of guardianship for people with psychosocial disabilitiesThe research findings indicate that the binding force of district court decisions that do not use the Law on Persons with Disabilities in considering the decision remains binding and must be considered correct as long as a higher court does not overturn it. This is in line with the principle of res judicata pro veritate habeteur. Even though there may be judicial errors or procedural violations, they do not invalidate the decision. Furthermore, the implications of determining full and partial guardianship are significant. Full guardianship impacts the loss of capacity to act in all legal aspects, while partial guardianship is that the individual affected by guardianship still has the capacity to act in matters not covered by the guardianship. From a notary’s perspective, the difference between full and partial guardianship affects how they ensure the legal capacity of the parties present while signing legal documents. Notaries must be very cautious to ensure that the individual represented by the guardian genuinely requires such representation and that the legal actions taken are under the limitations set out in the guardianship determination. Moreover, the absence of legal procedural standards in assessing the capacity to act in the determination of full or partial guardianship has the potential to cause injustice to people with psychosocial disabilities.

Kata Kunci : pengampuan , kecakapan , psikososial